jurnalindo.com – Jakarta, 12/10 – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pada tahun 2023 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus sudah menyiapkan anggaran untuk pengadaan kendaraan listrik untuk kendaraan dinas.
“Tahun depan semua pembelian semua kendaraan harus masuk kendaraan listrik, tidak ada lagi kendaraan bakar (tidak ada lagi mobil konvensional),” kata Luhut Binsar Pandjaitan di BNI Investor Daily 2022 di Jakarta, Rabu.
Menurut Luhut Binsar Pandjaitan, mobil listrik bertenaga baterai sedang digunakan saat ini. Namun menjelang akhir tahun anggaran, dia mengatakan akan dilaksanakan secara penuh tahun depan.
Baca Juga: Luhut tekankan kerja sama negara kepulauan cegah perubahan iklim
“Mulai sekarang masih kecil-kecilan kan. (Tahun 2022) tinggal dua bulan lagi, tapi tahun depan langsung dilaksanakan,” ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Listrik Berbaterai (Battery Powered Electric Vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perseorangan instansi pemerintah pusat dan daerah.
Pemerintah mendorong agar instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menjadi role model penggunaan kendaraan listrik di wilayah masing-masing.
Dalam Inpres tersebut, Luhut didapuk untuk mengomandoi pemakaian kendaraan listrik di lingkungan pemerintahan.
Baca Juga: Menko Luhut ingin RI bisa olah sampah sendiri jadi energi listrik
Luhut juga diminta untuk melakukan penyelesaian permasalahan yang menghambat implementasi percepatan program penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional, dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah.
Selain itu, Luhut juga berkewajiban melaporkan pelaksanaan Inpres 7/2022 kepada Jokowi secara berkala setiap 6 bulan sekali, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(ara/rido)
