Jurnalindo.com, – Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiri, menyarankan agar pemerintahan Prabowo-Gibran tidak segera mengeksekusi rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) pada tahun pertama mereka menjabat. Menurut Wijayanto, pemerintahan di masa transisi sebaiknya berfokus untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi.
“Di awal masa awal kepresidenan, Pak Prabowo fokus dulu untuk menciptakan stabilitas perekonomian nasional,” kata Wijayanto dalam diskusi di kampus Paramadina, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024.
Wijayanto menilai keputusan untuk membentuk lembaga yang bertujuan mendongkrak penerimaan negara harus didasarkan pada kajian yang mendalam. Dia berpendapat bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak perlu terburu-buru merealisasikan wacana tersebut. “Kalaupun nanti benar akan dilaksanakan setelah ada kajian mendalam, mungkin bisa di tahun kedua atau ketiga,” ujarnya.
Alasan lain mengapa pembentukan BPN perlu diundur, menurut Wijayanto, adalah kondisi penerimaan negara dari sektor pajak yang sedang menurun. Membentuk lembaga negara baru di masa transisi juga berisiko menurunkan kepercayaan publik. “Proses pembentukannya juga harus teliti dan melibatkan orang-orang berintegritas,” katanya.
Wijayanto menambahkan bahwa pengumuman pendirian BPN secara langsung akan kontraproduktif dengan kondisi penerimaan pajak yang sedang menurun. “Apalagi di saat yang sama sedang terjadi penurunan,” tambahnya.
Badan Penerimaan Negara atau BPN merupakan salah satu program strategis dalam visi-misi Prabowo-Gibran. Program ini bertujuan untuk meningkatkan rasio pendapatan negara dari sektor pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) dari 10 persen menjadi 23 persen.
Dalam dokumen visi-misi Prabowo-Gibran disebutkan bahwa sebagian pembangunan ekonomi perlu dibiayai dari anggaran pemerintah. Anggaran pemerintah perlu ditingkatkan dari sisi penerimaan yang bersumber dari pajak dan bukan pajak. “Untuk itu negara membutuhkan terobosan konkret dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri. Pendirian Badan Penerimaan Negara ditargetkan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB mencapai 23 persen,” tulis Prabowo-Gibran dalam dokumen visi-misi mereka.
Wijayanto menekankan bahwa meskipun pembentukan BPN adalah langkah strategis, realisasinya harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati. Pemerintah perlu memastikan stabilitas ekonomi dan politik terlebih dahulu sebelum meluncurkan program besar seperti ini. Dengan demikian, rencana pembentukan BPN dapat memberikan hasil yang optimal tanpa mengorbankan kepercayaan publik atau stabilitas ekonomi. (Tempo.co/Nada)
