jurnalindo.com – Yogyakarta, 15/9 – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta berupaya meningkatkan peran perempuan dalam bidang politik kebangsaan, salah satunya dalam memberikan pemahaman sejak dini mengenai pendidikan demokrasi mulai dari keluarga.
“Keluarga adalah salah satu unit paling penting untuk menanamkan pemahaman demokrasi kepada setiap warga negara karena dari keluargalah awal dari berbagai pendidikan dan penanaman nilai,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta Budi Santosa di sela Pendidikan Politik untuk Perempuan di Yogyakarta, Kamis.
Oleh karena itu, lanjut dia, peran keluarga terutama kaum perempuan dalam memberikan pemahaman pendidikan demokrasi juga sangat penting sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta menggelar kegiatan pendidikan politik untuk perempuan.
Budi meyakini pendidikan demokrasi tidak hanya menjadi kepentingan akademikus, birokrat, politikus, dan elite politik, tetapi juga bisa tumbuh dalam kehidupan keluarga melalui aktivitas sehari-hari.
“Dilihat dari sudut pandang psikologi, internalisasi ide-ide demokrasi paling utama terjadi di dalam keluarga yang nantinya akan menentukan bagaimana seseorang tumbuh sebagai warga negara,” katanya.
Menurut dia, kehidupan di dalam keluarga dan bernegara berkaitan satu sama lain. Permasalahan dalam kehidupan bernegara mencerminkan permasalahan di dalam keluarga.
“Misalnya, korupsi, penipuan, skandal jabatan, dan kejahatan sosial berakar pada kondisi sosial di dalam sebuah keluarga. Begitu pula masalah keluarga seperti kekerasan domestik akan melahirkan wajah sosial bernegara yang tidak baik,” katanya.
Jika demokrasi sudah dipraktikkan sejak dalam keluarga, menurut dia, kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia akan mencerminkan demokrasi yang kuat dan utuh.
“Pemahaman demokrasi yang kuat ini juga sangat penting sebagai persiapan masyarakat dalam menghadapi pesta demokrasi pada tahun 2024,” katanya.
Selain menguatkan peran keluarga untuk pemahaman demokrasi secara bottom-up, kata Budi, pemahaman akan makin kuat jika ada upaya dari pemerintah secara top-down.
“Kedua proses ini harus berjalan seiring sehingga pemahaman demokrasi berakar kuat dalam kehidupan masyarakat di Indonesia,” katanya. (ara/rido)
