Jurnalindo.com, – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menunjukkan dinamika sikap politiknya dalam menghadapi Pemilihan Presiden 2024, khususnya terkait dengan calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, dan koalisi pengusungnya, Koalisi Perubahan. Perubahan sikap ini tampaknya berawal dari pandangan kritis PDI-P terhadap Partai Nasdem, salah satu parpol pengusung Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres 2014 dan 2019.
Pertengahan Oktober 2022, Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, menyindir Partai Nasdem karena mendeklarasikan Anies sebagai bakal calon presiden (bacapres). Hasto menyebut ada “parpol berwarna biru” yang lepas dari pemerintahan Jokowi, mengisyaratkan perpecahan. Namun, sikap PDI-P berubah setelah melihat Jokowi merestui putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto.
Puncaknya, ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi batas usia capres-cawapres, membuka jalan bagi Gibran untuk ikut dalam Pilpres 2024. Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan adanya pelanggaran etik, menciptakan situasi yang memunculkan perbedaan antara PDI-P dan Jokowi.
Dalam konteks ini, PDI-P menyatakan telah membuka komunikasi dengan tim Anies-Muhaimin Iskandar, merasakan tekanan yang sama dari instrumen hukum dan kekuasaan. Hasto Kristiyanto menyebut tekanan terjadi pada pencopotan baliho Ganjar-Mahfud MD, intimidasi terhadap pihak yang merekam elektabilitas mereka, dan adanya tekanan pada Ulin Ni’am Yusron dan Adian Napitupulu.
Meski Anies dan Muhaimin membantah komunikasi dengan tim Ganjar-Mahfud, PDI-P mengajak kader tetap tenang dan tak terintimidasi. Sementara itu, Nasdem menegaskan kemandiriannya dan meminta PDI-P untuk tidak bersikap cengeng menghadapi persoalan jelang pemilu.
Dinamika politik ini mencerminkan pergeseran dan kompleksitas aliansi di level nasional, dengan partai-partai yang pada awalnya mendukung pemerintahan Jokowi, berada pada titik persimpangan yang dapat mempengaruhi dinamika Pilpres 2024. (Kompas/Nada)
