Jurnalindo.com, – Dalam dinamika politik pasca-pemilu, pembagian jatah kursi menteri menjadi topik yang cukup menarik untuk diperbincangkan. Hal ini terutama terjadi dalam koalisi politik, di mana setiap partai memiliki kontribusi dan peran yang berbeda. Dalam konteks ini, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) dinilai lebih layak mendapatkan jatah kursi menteri terbanyak di antara partai-partai anggota Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Subianto.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, Partai Golkar secara politis lebih rasional untuk mendapatkan jatah kursi menteri yang lebih banyak daripada Partai Demokrat. Hal ini disebabkan oleh kontribusi dan konsistensi Partai Golkar dalam mendukung koalisi sejak awal. Selain itu, PAN juga dianggap lebih layak untuk mendapatkan jatah kursi menteri yang banyak karena konsistensinya dalam mendukung Prabowo Subianto sejak awal.
“Partai Golkar jelas lebih rasional mendapat lebih banyak tempat dibanding Demokrat. Bahkan Demokrat hadir di koalisi Prabowo sebenarnya sudah tidak membawa imbas menguntungkan,” ujar Dedi Kurnia Syah.
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Yusak Farchan, juga menyoroti pentingnya variabel kekuatan partai politik di parlemen dalam menentukan pembagian jatah kursi menteri. Menurutnya, Partai Golkar layak mendapatkan jatah menteri paling banyak jika menggunakan variabel jumlah suara atau kursi di parlemen sebagai tolok ukur.
“Variabel jumlah suara atau kursi diperlukan karena presiden terpilih tetap membutuhkan dukungan kuat dari partai-partai di parlemen,” ujar Yusak Farchan.
Dengan demikian, dalam konteks penentuan jatah kursi menteri di kabinet, kontribusi, konsistensi, dan kekuatan partai politik menjadi faktor penentu utama. Partai Golkar dan PAN, dengan kontribusi dan konsistensinya dalam mendukung koalisi, dinilai lebih layak untuk mendapatkan jatah kursi menteri terbanyak. (Prokalteng/Nada)
