Jurnalindo.com, – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md diperkirakan akan menyampaikan secara langsung surat pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini. Pernyataan ini disampaikan Mahfud Md setelah acara di Aceh pada Rabu malam, 31 Januari 2024.
“Saya akan menyampaikan surat resmi untuk Presiden sepulang dari Aceh besok sore,” kata Mahfud.
Keputusan Mahfud Md ini mendapatkan berbagai respons dari berbagai pihak. Calon presiden Ganjar Pranowo mengatakan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden yang berpotensi memiliki konflik kepentingan seharusnya meniru langkah Mahfud Md untuk mundur dari jabatannya. Mahfud akhirnya menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam di kabinet Jokowi.
“Termasuk siapa pun, seperti yang saya omongkan sejak awal, mereka yang punya conflict of interest, sebaiknya mundur seperti Pak Mahfud,” kata Ganjar di Pontianak, Kalimantan Barat.
Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan terhadap rencana pengunduran diri Mahfud Md, menyatakan bahwa Mahfud berhak untuk mundur dari kabinetnya. Meski begitu, Jokowi mengungkapkan bahwa sampai saat ini, ia belum menerima laporan resmi terkait hal tersebut.
“Saya sangat menghargai. Tapi sampai detik ini saya belum mendapatkan laporan,” kata Jokowi.
Calon presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan singkat, menyatakan bahwa itu adalah hak politik.
Sementara itu, Anies Baswedan menghormati keputusan Mahfud Md. Ia menyatakan bahwa etika harus dijunjung tinggi, terutama oleh para penyelenggara negara. “Kita dari awal menyampaikan etika itu harus dijunjung tinggi, negara ini bisa berjalan dengan baik kalau pimpinan-pimpinannya menjunjung tinggi etika, menghormati aturan main, dan itu yang kami harap terus dilaksanakan,” kata Anies.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandiaga Uno, menilai mundurnya Mahfud Md adalah upaya menghindari benturan kepentingan selama mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Ia juga menyatakan bahwa Mahfud menghindari penyalahgunaan fasilitas negara apabila statusnya masih sebagai menteri di masa Pilpres 2024 ini.
“Pertimbangan terakhir agar Mahfud Md dapat totalitas menyampaikan visi dan misi serta gagasan kepada masyarakat selama kampanye Pilpres 2024,” kata Sandiaga.
Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, mengapresiasi keputusan Mahfud Md sebagai sesuatu yang perlu dijalankan oleh penyelenggara negara. Ia menyatakan bahwa penghormatan terhadap nilai-nilai etik dalam penyelenggaraan negara akan menjadi suri teladan dan tradisi bertata negara.
Pimpinan KPK periode 2011-2015, Bambang Widjojanto, melihat mundurnya Mahfud Md sebagai upaya untuk membangun kualitas demokrasi dan mencegah potensi konflik kepentingan yang dapat muncul jika ia tetap dalam jabatannya.
Keputusan Mahfud Md untuk mundur dianggap memiliki efek positif dalam berbagai aspek bernegara dan menjadi peringatan bagi Presiden Jokowi untuk menghindari potensi konflik kepentingan.
Meskipun terlambat, langkah ini dianggap penting untuk menjunjung tinggi etika dalam kepemimpinan negara. Peristiwa ini diharapkan dapat menjadi contoh yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara negara. (Setia/Tempo)
