JurnalIndo.com – Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui Siti Nugraha Mauludiah mengutarakan tantangan dalam mengelola media sosial di 133 perwakilan Republik Indonesia (RI) di luar negeri. Menurutnya, pengelolaan media sosial ini perlu diatur ulang guna mencapai tujuan kepentingan nasional yang seragam.
“Dalam Kemlu, tantangannya adalah kita memiliki 133 perwakilan, dan setiap perwakilan memiliki media sosialnya sendiri,” kata Siti Nugraha kepada detikcom di Gedung Kemlu, Jakarta Pusat, Jumat (8/12/2023). dilansir dari detikews
Nining, panggilan akrab Siti Nugraha, menekankan pentingnya keselarasan dalam penggunaan media sosial untuk mencapai tujuan bersama demi kepentingan nasional.
“Perlu ditata ulang bagaimana kita mengatur dan menyelaraskan semua media sosial yang ada di setiap perwakilan, agar tujuannya selaras untuk kepentingan nasional,” ungkapnya.
Selain itu, Nining menyoroti perlunya konten media sosial yang tidak hanya menampilkan kegiatan setiap perwakilan RI di luar negeri, tetapi juga fokus pada tujuan tertentu seperti mempromosikan produk-produk dan pariwisata Indonesia.
“Kami perlu memperhatikan bukan hanya menonjolkan kegiatan setiap perwakilan, tetapi lebih pada tujuan dari kegiatan tersebut, seperti mempromosikan produk Indonesia untuk memperluas pangsa pasarnya serta meningkatkan layanan jasa Indonesia dan industri pariwisata,” jelasnya.
Selain adaptasi terhadap tren media sosial yang berkembang pesat, Nining juga menegaskan perlunya Kemlu memberikan informasi tentang kebijakan luar negeri yang dapat dimengerti oleh masyarakat melalui platform media sosial.
“Kami perlu beradaptasi agar media sosial Kemlu bisa menjadi saluran untuk menyampaikan informasi terkait kebijakan luar negeri, sehingga masyarakat Indonesia dapat memahami kebijakan yang diambil dan manfaatnya bagi mereka,” tambahnya.
Nining juga menyoroti tantangan lain yang dihadapi oleh Kemlu, yaitu kemajuan teknologi informasi yang semakin canggih. Dalam hal ini, Kemlu berusaha untuk mencapai kelompok masyarakat seperti Generasi Z dan milenial melalui media sosial, agar mereka mendukung kebijakan Indonesia dalam konteks hubungan internasional.
“Dengan kemajuan informasi dan teknologi, tantangannya adalah bagaimana kami dapat menjangkau generasi muda dan kelompok masyarakat yang lebih canggih secara teknologi, agar mereka dapat mengenal dan mendukung kebijakan-kebijakan yang kami usung,” pungkasnya.
Jurnal/Mas
