Jurnalindo.com,- Irma Suryani, Ketua Bidang Kesehatan, Perempuan, dan Anak dari DPP Partai Nasdem, mengeluarkan pernyataan menarik dalam sebuah dialog di Kampus Universitas Indonesia (UI), Depok. Dia menekankan bahwa PDI-P tidak seharusnya hanya menyalahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dugaan kecurangan dalam pemilihan umum (pemilu) 2024.
Menurut Irma, partai politik juga memiliki peran dalam potensi kecurangan yang terjadi dalam pemilu. Dalam dialog tersebut, Irma duduk bersebelahan dengan Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristianto, saat menyampaikan pandangannya.
“Dalam konteks ini, janganlah PDI-P selalu mengarahkan tuduhan kepada Jokowi, kita semua memiliki kesalahan. Sebagai seorang pemimpin partai di Nasdem, saya katakan bahwa partai politik-lah yang paling bertanggung jawab,” ungkap Irma dengan tegas.
Irma juga mengkritik sikap PDI-P yang dianggapnya tidak proaktif dalam mengkritik pemerintah saat ini, mengingat pemerintah dipimpin oleh kader partai mereka sendiri. Dia menyatakan bahwa PDI-P cenderung diam seperti kura-kura, namun menjadi kritis ketika menghadapi kekalahan.
Irma juga menyindir Partai Golkar, yang dianggapnya sebagai partai pragmatis yang selalu mencari aman dengan bergabung dalam koalisi. Dia menekankan bahwa Golkar tidak pernah menjadi oposisi, tetapi selalu memilih untuk tetap berada dalam lingkaran kekuasaan.
Lebih lanjut, Irma menyatakan bahwa kekacauan politik di Indonesia disebabkan oleh pragmatisme yang terjadi di partai politik. Menurutnya, fenomena ini mengakibatkan korupsi menjadi hal yang biasa dan politik elektoral menjadi lebih dominan daripada politik ideologi.
“Partai politik adalah sumber masalah kericuhan di negeri ini. Mengapa? Karena pragmatis, tidak ada yang tidak pragmatis. Semua partai politik terlibat dalam korupsi, bukan begitu? Mari kita akui hal itu tanpa penutupan,” tegas Irma dalam dialog berjudul “Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi?” tersebut.
Pernyataan Irma Suryani menyoroti kompleksitas politik dalam negeri dan menekankan pentingnya tanggung jawab bersama dari semua pihak, terutama partai politik, dalam membangun demokrasi yang sehat dan transparan. (Nada/Kompas)
