Jurnalindo.com – Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 telah berlangsung sebulan yang lalu, menyajikan serangkaian kontroversi dan fenomena politik yang mencengangkan. Sebelum dan sesudah hari pencoblosan yang digelar pada Rabu, 14 Februari 2024, berbagai peristiwa menarik telah terjadi, mulai dari kritik pedas terhadap Presiden Joko Widodo, pengajuan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan, hingga ledakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Kritik Terhadap Jokowi
Menjelang Pemilu 2024, Presiden Joko Widodo mendapat kritik tajam dari sejumlah sivitas akademika dan guru besar dari berbagai universitas di Indonesia. Kritik ini tidak hanya bersifat sporadis, tetapi menyebar di berbagai lembaga pendidikan tinggi di tanah air.
Mulai dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), hingga Universitas Indonesia (UI), para akademisi menyuarakan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Jokowi.
Mereka menyoroti dugaan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan tatanan hukum yang dianggap telah dilakukan oleh pemerintah. Kritik tersebut bahkan berlanjut setelah hari pencoblosan, menunjukkan ketegangan politik yang masih tersisa di masyarakat.
Pengajuan Hak Angket
Salah satu puncak ketegangan pasca-Pemilu 2024 adalah pengajuan hak angket oleh beberapa pihak yang meragukan keabsahan hasil Pemilu. Paslon nomor urut 03, yang dipimpin oleh Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, menuding adanya kecurangan dalam proses pemungutan suara.
Mereka mengusulkan penggunaan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengusut dugaan tersebut. Langkah ini direspons oleh beberapa partai dan koalisi yang mendukung, termasuk koalisi yang dipimpin oleh Anies Baswedan. Pengajuan hak angket ini menjadi salah satu upaya untuk memastikan integritas demokrasi dan keadilan dalam proses pemilihan umum.
Ledakan Suara PSI
Saat hasil rekapitulasi suara Pemilu 2024 diumumkan, terjadi lonjakan signifikan dalam perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Partai yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep, anak bungsu Presiden Jokowi, mengalami peningkatan suara yang mencolok dalam waktu singkat.
Lonjakan suara ini menuai kontroversi dan keraguan, dengan beberapa pihak menuding adanya kecurangan atau manipulasi dalam proses rekapitulasi. Meskipun demikian, PSI dan pendukungnya menegaskan bahwa peningkatan suara ini adalah hasil dari dukungan masyarakat yang meningkat terhadap partai tersebut.
Rencana Menggugat Hasil Pilpres ke MK
Kubu Anies-Muhaimin dan kubu Ganjar-Mahfud tidak menerima hasil Pilpres 2024 dengan legowo. Mereka telah bersiap untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil rekapitulasi suara nasional.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam proses demokrasi. Tim hukum yang telah disiapkan oleh kedua kubu ini akan mengumpulkan bukti dugaan kecurangan dan menyajikannya di hadapan MK. Dengan demikian, kedua kubu tersebut berkomitmen untuk menempuh jalur hukum guna memperjuangkan keadilan dan kebenaran hasil Pemilu.
Pemilu 2024 telah menjadi saksi dari dinamika politik yang kompleks dan penuh tantangan di Indonesia. Dari kritik terhadap pemerintah hingga perdebatan mengenai integritas hasil pemilihan, masyarakat Indonesia terus berjuang untuk memastikan bahwa demokrasi dan keadilan tetap menjadi landasan utama dalam proses politik negara ini. (Tempo/Nada)
