Breaking News
Ketua Satgas Pati Ancam Pecat Kepala Dapur yang Langgar SOP Judul: Imbas Pencopotan Banner Antikorupsi di Alun-alun, POS Datangi Satpol PP Pati Pencopotan banner bertema pemberantasan korupsi di sekitar kawasan Alun-alun Pati menuai keberatan dari kelompok masyarakat yang tergabung dalam Pati Ora Sepele (POS). Mereka mendatangi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pati, Selasa (15/9/2026), untuk meminta penjelasan terkait penertiban banner yang sebelumnya dipasang di sisi timur bagian selatan Alun-alun Pati. Ketua POS, Suharno, mengatakan banner tersebut dipasang sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terkait pemberantasan korupsi. Menurutnya, pesan tersebut penting untuk terus disuarakan dan diketahui masyarakat. “Kami tadi malam telah memasang banner dengan tema pemberantasan korupsi di pojok bagian selatan timur Alun-alun Pati. Itu di luar alun-alun. Namun tadi pagi banner tersebut telah dirampas atau dicopot oleh Satpol PP,” kata Suharno. Menurutnya, pihak POS kemudian mendatangi Satpol PP Pati untuk menanyakan alasan pencopotan tersebut. Dalam audiensi tersebut, kata Suharno, Satpol PP menjelaskan bahwa penertiban dilakukan karena pemasangan banner di kawasan sekitar alun-alun dinilai tidak diperbolehkan berdasarkan aturan daerah. Namun, POS memiliki pandangan berbeda. Suharno menilai lokasi pemasangan banner berada di luar area Alun-alun Pati, tepatnya di depan sebuah rumah kosong. “Kami mempunyai pandangan tempat yang kami pasang banner tersebut di luar alun-alun, tepatnya di depan rumah kosong itu kira-kira,” ujarnya. Suharno juga meminta agar banner yang membawa pesan pemberantasan korupsi tersebut diberi kesempatan untuk tetap terpasang selama lima hari. “Sore ini kami akan pasang lagi. Setelah audiensi barusan kami meminta kepada Satpol PP karena banner ini konteksnya adalah pemberantasan korupsi, kami meminta lima hari kedepan banner tersebut tidak dilepas,” katanya. POS sebelumnya memasang lima banner. Dan rencananya ke depan, pihaknya berencana akan memasang banner serupa di setiap kecamatan di Kabupaten Pati sebagai bagian dari kampanye menyuarakan pemberantasan korupsi. Sementara itu, Kasatpol PP Pati, Tri Wijinarko, membenarkan adanya penertiban banner yang dipasang POS di sekitar kawasan Alun-alun Pati. Wiji menegaskan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan isi banner yang menyerukan pemberantasan korupsi. Menurutnya, substansi tersebut merupakan hal positif. Namun, pemasangan banner tetap harus mengikuti ketentuan mengenai lokasi pemasangan alat peraga atau media informasi. “Sebenarnya apa yang disuarakan oleh POS terkait banner yang isinya menyatakan pemberantasan korupsi itu positif. Namun pemasangan banner itu di area yang dilarang oleh Perda, otomatis kami tertibkan,” jelas Wiji. Dia menyebut banner yang ditertibkan masih dalam kondisi baik dan dapat diambil kembali oleh pihak POS. Terkait permintaan agar banner tersebut dapat dipasang kembali, Satpol PP Pati akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. “POS datang ke Kantor Satpol PP merasa keberatan atas tindakan tersebut, kami terima. Kami akan segera koordinasikan dengan OPD terkait apakah banner tersebut bisa dipasang kembali atau tidak untuk beberapa hari kedepan,” ujarnya. Wiji mengatakan hasil koordinasi tersebut nantinya akan disampaikan kepada Ketua POS, Suharno. Lebih lanjut, Wiji menjelaskan terdapat sejumlah kawasan yang dilarang untuk pemasangan banner maupun spanduk. Di antaranya kawasan sekitar Alun-alun Pati, Jalan Panglima Sudirman, dan Jalan Pemuda. Selain memperhatikan lokasi, pemasangan banner juga harus mencantumkan identitas pemilik atau nama organisasi maupun kelompok yang memasangnya. Hal itu diperlukan agar pihak yang memasang dapat dihubungi apabila terdapat persoalan. “Ditegaskan semua jenis apapun, baik banner maupun spanduk, tidak diperbolehkan dipasang di sekitar alun-alun. Harus steril,” tegasnya. Dua Nelayan Tayu Tenggelam di Perairan Juwana, Satu Tewas dan Satu Masih Dicari Imbas Keracunan, SPPG Gembong Masih Di Suspend Sidak SPPG Pati, Plt Bupati Soroti IPAL Tak Sesuai Kapasitas: Jangan Sampai Ganggu Warga

Syahrul Yasin Limpo: Jamin Pasokan Cabai Cukup Sapai Idul Fitri

Jurnalindo.com – Jakarta – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjamin pasokan dan ketersediaan komoditas cabai untuk persiapan bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri dalam kondisi cukup.

Mentan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis. Mengatakan “Saya pastikan untuk cabai besar maupun cabai rawit semua dalam kondisi cukup,”.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian produksi cabai besar berdasarkan prognosa pada bulan Maret ini mencapai 111.669 ton, sementara untuk kebutuhannya hanya 92.040 ton.

Dengan angka tersebut maka neraca bulanan untuk cabai besar surplus mencapai 19,630 ton. Sementara prognosa untuk produksi cabai rawit mencapai 104.115 ton dengan kebutuhannya mencapai 90.706 ton, sehingga akan ada surplus 13.409 ton.

“Untuk bulan April prognosa produksi cabai besar kita mencapai 107,932 ton dan produksi cabai rawit mencapai 112,490 ton. Memang pada bulan Ramadan dan Idul Fitri selalu ada kenaikan harga karena suply dan demand. Namun kenaikannya masih dalam kendali,” katanya.

Mentan mengatakan bahwa pemerintah terus mendorong pembelian cabai petani di seluruh daerah dengan transaksi harga yang disepakati masih dalam tahap menguntungkan.

Baca juga: Mentri BUMN Puji Transformasi Telkomsel Luncurkan INDICO

Mentan mengatakan pihaknya terus melakukan pemetaan terkait pergerakan produksi cabai di seluruh Indonesia. Menurutnya cara ini penting dilakukan agar kebutuhan masyarakat selalu tersedia tanpa ada kekurangan ataupun kelangkaan.

“Kami bersama-sama pemerintah daerah di seluruh Indonesia terus memantau pergerakan cabai dengan melakukan pemetaan di setiap bulan. Oleh karena itu sekali lagi sandaran kita adalah menjaga ketersediaan secara baik,” kata Mentan. (Ara/Aniq)