Breaking News

Ketua Satgas Pati Ancam Pecat Kepala Dapur yang Langgar SOP Judul: Imbas Pencopotan Banner Antikorupsi di Alun-alun, POS Datangi Satpol PP Pati Pencopotan banner bertema pemberantasan korupsi di sekitar kawasan Alun-alun Pati menuai keberatan dari kelompok masyarakat yang tergabung dalam Pati Ora Sepele (POS). Mereka mendatangi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pati, Selasa (15/9/2026), untuk meminta penjelasan terkait penertiban banner yang sebelumnya dipasang di sisi timur bagian selatan Alun-alun Pati. Ketua POS, Suharno, mengatakan banner tersebut dipasang sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terkait pemberantasan korupsi. Menurutnya, pesan tersebut penting untuk terus disuarakan dan diketahui masyarakat. “Kami tadi malam telah memasang banner dengan tema pemberantasan korupsi di pojok bagian selatan timur Alun-alun Pati. Itu di luar alun-alun. Namun tadi pagi banner tersebut telah dirampas atau dicopot oleh Satpol PP,” kata Suharno. Menurutnya, pihak POS kemudian mendatangi Satpol PP Pati untuk menanyakan alasan pencopotan tersebut. Dalam audiensi tersebut, kata Suharno, Satpol PP menjelaskan bahwa penertiban dilakukan karena pemasangan banner di kawasan sekitar alun-alun dinilai tidak diperbolehkan berdasarkan aturan daerah. Namun, POS memiliki pandangan berbeda. Suharno menilai lokasi pemasangan banner berada di luar area Alun-alun Pati, tepatnya di depan sebuah rumah kosong. “Kami mempunyai pandangan tempat yang kami pasang banner tersebut di luar alun-alun, tepatnya di depan rumah kosong itu kira-kira,” ujarnya. Suharno juga meminta agar banner yang membawa pesan pemberantasan korupsi tersebut diberi kesempatan untuk tetap terpasang selama lima hari. “Sore ini kami akan pasang lagi. Setelah audiensi barusan kami meminta kepada Satpol PP karena banner ini konteksnya adalah pemberantasan korupsi, kami meminta lima hari kedepan banner tersebut tidak dilepas,” katanya. POS sebelumnya memasang lima banner. Dan rencananya ke depan, pihaknya berencana akan memasang banner serupa di setiap kecamatan di Kabupaten Pati sebagai bagian dari kampanye menyuarakan pemberantasan korupsi. Sementara itu, Kasatpol PP Pati, Tri Wijinarko, membenarkan adanya penertiban banner yang dipasang POS di sekitar kawasan Alun-alun Pati. Wiji menegaskan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan isi banner yang menyerukan pemberantasan korupsi. Menurutnya, substansi tersebut merupakan hal positif. Namun, pemasangan banner tetap harus mengikuti ketentuan mengenai lokasi pemasangan alat peraga atau media informasi. “Sebenarnya apa yang disuarakan oleh POS terkait banner yang isinya menyatakan pemberantasan korupsi itu positif. Namun pemasangan banner itu di area yang dilarang oleh Perda, otomatis kami tertibkan,” jelas Wiji. Dia menyebut banner yang ditertibkan masih dalam kondisi baik dan dapat diambil kembali oleh pihak POS. Terkait permintaan agar banner tersebut dapat dipasang kembali, Satpol PP Pati akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. “POS datang ke Kantor Satpol PP merasa keberatan atas tindakan tersebut, kami terima. Kami akan segera koordinasikan dengan OPD terkait apakah banner tersebut bisa dipasang kembali atau tidak untuk beberapa hari kedepan,” ujarnya. Wiji mengatakan hasil koordinasi tersebut nantinya akan disampaikan kepada Ketua POS, Suharno. Lebih lanjut, Wiji menjelaskan terdapat sejumlah kawasan yang dilarang untuk pemasangan banner maupun spanduk. Di antaranya kawasan sekitar Alun-alun Pati, Jalan Panglima Sudirman, dan Jalan Pemuda. Selain memperhatikan lokasi, pemasangan banner juga harus mencantumkan identitas pemilik atau nama organisasi maupun kelompok yang memasangnya. Hal itu diperlukan agar pihak yang memasang dapat dihubungi apabila terdapat persoalan. “Ditegaskan semua jenis apapun, baik banner maupun spanduk, tidak diperbolehkan dipasang di sekitar alun-alun. Harus steril,” tegasnya. Dua Nelayan Tayu Tenggelam di Perairan Juwana, Satu Tewas dan Satu Masih Dicari Imbas Keracunan, SPPG Gembong Masih Di Suspend Sidak SPPG Pati, Plt Bupati Soroti IPAL Tak Sesuai Kapasitas: Jangan Sampai Ganggu Warga

Beranda Ekonomi Bisnis Menhub Apresiasi Pelatihan Petani Milenial Merauke Oleh PT Pelni

Ekonomi Bisnis

Menhub Apresiasi Pelatihan Petani Milenial Merauke Oleh PT Pelni

Maret 11, 2022

Jurnalindo.com – Jakarta – Budi Karya Sumadi selaku Menteri Perhubungan mengapresiasi kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) PT Pelni (Persero), yang mengajak petani milenial di Merauke, Papua, melakukan studi banding tentang produksi pertanian di Kabupaten Sragen, Jateng.

Budi Karya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat mengatakan “Saya mengapresiasi PT Pelni yang memiliki ide luar biasa untuk memberikan pelatihan bagi para petani milenial Kabupaten Merauke. Ini upaya sinergisitas kita semua selain memberikan pelatihan langsung untuk meningkatkan produksi pertanian, program ini juga untuk mendukung program Tol Laut,”.

Menhub mengatakan Sragen merupakan salah satu daerah yang memiliki sistem budi daya tanaman padi cukup baik di daerah Jawa Tengah.

Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan komoditas yang ada di daerahnya, guna memaksimalkan muatan balik kapal tol laut.

Kata dia, melalui program ini diharapkan anak-anak muda Merauke menerapkan budi daya padi di Papua serta meningkatkan kualitas beras di Merauke.

Selanjutnya, bisa mendistribusikan beras Merauke ke seluruh wilayah Papua termasuk ke Jawa dengan memanfaatkan kapal tol laut.

Sementara itu, Direktur Utama Pelni Tri Andayani menyebut pihaknya mendukung penuh kegiatan studi banding tersebut.

Baca juga: Kemenhub Terbitkan Surat Edan Terbaru Syarat Perjalanan Luar Negri

Pihaknya berharap melalui studi banding ini memberikan manfaat kepada para petani saling bertukar informasi dan mendapatkan ilmu yang dapat dimanfaatkan di daerah asalnya.

“Kami berharap melalui program TJSL studi banding ini, dapat mendukung pertanian berkelanjutan di Merauke, sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat,” katanya.

Tri mengungkapkan pihaknya terus berkomitmen untuk berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan SDGs (sustainable development goals), salah satunya melalui kegiatan studi banding ini, sebagaimana SDGs nomor dua yaitu mendukung pertanian berkelanjutan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Kabupaten Merauke Romanus Mbaraka, Plt Dirjen Perhubungan Laut Capt Mugen S Sartoto, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi, DPC Perpadi Sragen, dan sejumlah pejabat terkait.(Ara/Aniq)