Breaking News

Ketua Satgas Pati Ancam Pecat Kepala Dapur yang Langgar SOP Judul: Imbas Pencopotan Banner Antikorupsi di Alun-alun, POS Datangi Satpol PP Pati Pencopotan banner bertema pemberantasan korupsi di sekitar kawasan Alun-alun Pati menuai keberatan dari kelompok masyarakat yang tergabung dalam Pati Ora Sepele (POS). Mereka mendatangi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pati, Selasa (15/9/2026), untuk meminta penjelasan terkait penertiban banner yang sebelumnya dipasang di sisi timur bagian selatan Alun-alun Pati. Ketua POS, Suharno, mengatakan banner tersebut dipasang sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terkait pemberantasan korupsi. Menurutnya, pesan tersebut penting untuk terus disuarakan dan diketahui masyarakat. “Kami tadi malam telah memasang banner dengan tema pemberantasan korupsi di pojok bagian selatan timur Alun-alun Pati. Itu di luar alun-alun. Namun tadi pagi banner tersebut telah dirampas atau dicopot oleh Satpol PP,” kata Suharno. Menurutnya, pihak POS kemudian mendatangi Satpol PP Pati untuk menanyakan alasan pencopotan tersebut. Dalam audiensi tersebut, kata Suharno, Satpol PP menjelaskan bahwa penertiban dilakukan karena pemasangan banner di kawasan sekitar alun-alun dinilai tidak diperbolehkan berdasarkan aturan daerah. Namun, POS memiliki pandangan berbeda. Suharno menilai lokasi pemasangan banner berada di luar area Alun-alun Pati, tepatnya di depan sebuah rumah kosong. “Kami mempunyai pandangan tempat yang kami pasang banner tersebut di luar alun-alun, tepatnya di depan rumah kosong itu kira-kira,” ujarnya. Suharno juga meminta agar banner yang membawa pesan pemberantasan korupsi tersebut diberi kesempatan untuk tetap terpasang selama lima hari. “Sore ini kami akan pasang lagi. Setelah audiensi barusan kami meminta kepada Satpol PP karena banner ini konteksnya adalah pemberantasan korupsi, kami meminta lima hari kedepan banner tersebut tidak dilepas,” katanya. POS sebelumnya memasang lima banner. Dan rencananya ke depan, pihaknya berencana akan memasang banner serupa di setiap kecamatan di Kabupaten Pati sebagai bagian dari kampanye menyuarakan pemberantasan korupsi. Sementara itu, Kasatpol PP Pati, Tri Wijinarko, membenarkan adanya penertiban banner yang dipasang POS di sekitar kawasan Alun-alun Pati. Wiji menegaskan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan isi banner yang menyerukan pemberantasan korupsi. Menurutnya, substansi tersebut merupakan hal positif. Namun, pemasangan banner tetap harus mengikuti ketentuan mengenai lokasi pemasangan alat peraga atau media informasi. “Sebenarnya apa yang disuarakan oleh POS terkait banner yang isinya menyatakan pemberantasan korupsi itu positif. Namun pemasangan banner itu di area yang dilarang oleh Perda, otomatis kami tertibkan,” jelas Wiji. Dia menyebut banner yang ditertibkan masih dalam kondisi baik dan dapat diambil kembali oleh pihak POS. Terkait permintaan agar banner tersebut dapat dipasang kembali, Satpol PP Pati akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. “POS datang ke Kantor Satpol PP merasa keberatan atas tindakan tersebut, kami terima. Kami akan segera koordinasikan dengan OPD terkait apakah banner tersebut bisa dipasang kembali atau tidak untuk beberapa hari kedepan,” ujarnya. Wiji mengatakan hasil koordinasi tersebut nantinya akan disampaikan kepada Ketua POS, Suharno. Lebih lanjut, Wiji menjelaskan terdapat sejumlah kawasan yang dilarang untuk pemasangan banner maupun spanduk. Di antaranya kawasan sekitar Alun-alun Pati, Jalan Panglima Sudirman, dan Jalan Pemuda. Selain memperhatikan lokasi, pemasangan banner juga harus mencantumkan identitas pemilik atau nama organisasi maupun kelompok yang memasangnya. Hal itu diperlukan agar pihak yang memasang dapat dihubungi apabila terdapat persoalan. “Ditegaskan semua jenis apapun, baik banner maupun spanduk, tidak diperbolehkan dipasang di sekitar alun-alun. Harus steril,” tegasnya. Dua Nelayan Tayu Tenggelam di Perairan Juwana, Satu Tewas dan Satu Masih Dicari Imbas Keracunan, SPPG Gembong Masih Di Suspend Sidak SPPG Pati, Plt Bupati Soroti IPAL Tak Sesuai Kapasitas: Jangan Sampai Ganggu Warga

Beranda Ekonomi Bisnis Ma'ruf Amin Tinjau Gudang Bulog Pastikan Stok Beras Aman Jelang Ramadan

Ekonomi Bisnis

Ma’ruf Amin Tinjau Gudang Bulog Pastikan Stok Beras Aman Jelang Ramadan

Maret 11, 2022

Jurnalindo.com – Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meninjau gudang beras Perum Bulog di Kelapa Gading Jakarta untuk memastikan stok beras aman menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tanpa ada kenaikan harga.

kata Wapres Ma’ruf Amin saat mengunjungi gudang Bulog di Jakarta, Jumat. “Saya berkunjung ke Bulog untuk mendapatkan informasi ketersediaan dan kecukupan beras. Kemarin saya ke Kementerian Pertanian kita mengharapkan adanya kepastian kecukupan pangan ini, baik beras dan non-beras, khususnya dalam menghadapi bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri,”.

Wapres menyampaikan stok beras cukup berdasarkan keterangan dari Direktur Utama Perum Bulog. Selain itu Wapres Ma’ruf Amin juga melihat langsung proses pengemasan beras yang tujuannya untuk menghasilkan produk beras berkualitas.

Wapres Ma’ruf Amin menegaskan agar ketersediaan pangan yang ada harus bisa memenuhi kebutuhan pangan nasional lebih dulu, lalu setelahnya baru melakukan ekspor.

Baca juga: Pastikan Stok Pangan Aman, Wapres Ma’ruf Amin Kunjungi Gudang Bulog

“Saya mengharap pada pengusaha juga supaya jangan melakukan ekspor sepanjang ada kebutuhan dalam negeri belum tercukupi, supaya mementingkan kebutuhan dalam negeri,” ujar Wapres Ma’ruf Amin.

Pemenuhan pangan untuk kepentingan dalam negeri tersebut bukan hanya untuk beras, melainkan juga komoditas lain seperti minyak goreng.

Wapres juga mengingatkan agar setiap pemangku kepentingan yang menangani pangan nasional untuk memperhatikan distribusi pangan tersebut agar tidak terkendala dan menyebabkan kenaikan harga. Ma’ruf berharap agar stok pangan tersedia disertai dengan stabilisasi harga agar masyarakat dapat mengakses pangan.

Dirut Perum Bulog Budi Waseso mengatakan saat ini ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sekitar 800 ribu ton. Budi Waseso mengatakan Bulog akan segera menyerap gabah atau beras produksi dalam negeri setidak-tidaknya sebanyak 1,2 juta ton untuk menambah stok beras yang ada.

Wapres Ma’ruf Amin mengunjungi gudang Bulog di Kelapa Gading Jakarta didampingi oleh Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso beserta jajarannya, dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.(Ara/Aniq)