Breaking News
Ketua Satgas Pati Ancam Pecat Kepala Dapur yang Langgar SOP Judul: Imbas Pencopotan Banner Antikorupsi di Alun-alun, POS Datangi Satpol PP Pati Pencopotan banner bertema pemberantasan korupsi di sekitar kawasan Alun-alun Pati menuai keberatan dari kelompok masyarakat yang tergabung dalam Pati Ora Sepele (POS). Mereka mendatangi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pati, Selasa (15/9/2026), untuk meminta penjelasan terkait penertiban banner yang sebelumnya dipasang di sisi timur bagian selatan Alun-alun Pati. Ketua POS, Suharno, mengatakan banner tersebut dipasang sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terkait pemberantasan korupsi. Menurutnya, pesan tersebut penting untuk terus disuarakan dan diketahui masyarakat. “Kami tadi malam telah memasang banner dengan tema pemberantasan korupsi di pojok bagian selatan timur Alun-alun Pati. Itu di luar alun-alun. Namun tadi pagi banner tersebut telah dirampas atau dicopot oleh Satpol PP,” kata Suharno. Menurutnya, pihak POS kemudian mendatangi Satpol PP Pati untuk menanyakan alasan pencopotan tersebut. Dalam audiensi tersebut, kata Suharno, Satpol PP menjelaskan bahwa penertiban dilakukan karena pemasangan banner di kawasan sekitar alun-alun dinilai tidak diperbolehkan berdasarkan aturan daerah. Namun, POS memiliki pandangan berbeda. Suharno menilai lokasi pemasangan banner berada di luar area Alun-alun Pati, tepatnya di depan sebuah rumah kosong. “Kami mempunyai pandangan tempat yang kami pasang banner tersebut di luar alun-alun, tepatnya di depan rumah kosong itu kira-kira,” ujarnya. Suharno juga meminta agar banner yang membawa pesan pemberantasan korupsi tersebut diberi kesempatan untuk tetap terpasang selama lima hari. “Sore ini kami akan pasang lagi. Setelah audiensi barusan kami meminta kepada Satpol PP karena banner ini konteksnya adalah pemberantasan korupsi, kami meminta lima hari kedepan banner tersebut tidak dilepas,” katanya. POS sebelumnya memasang lima banner. Dan rencananya ke depan, pihaknya berencana akan memasang banner serupa di setiap kecamatan di Kabupaten Pati sebagai bagian dari kampanye menyuarakan pemberantasan korupsi. Sementara itu, Kasatpol PP Pati, Tri Wijinarko, membenarkan adanya penertiban banner yang dipasang POS di sekitar kawasan Alun-alun Pati. Wiji menegaskan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan isi banner yang menyerukan pemberantasan korupsi. Menurutnya, substansi tersebut merupakan hal positif. Namun, pemasangan banner tetap harus mengikuti ketentuan mengenai lokasi pemasangan alat peraga atau media informasi. “Sebenarnya apa yang disuarakan oleh POS terkait banner yang isinya menyatakan pemberantasan korupsi itu positif. Namun pemasangan banner itu di area yang dilarang oleh Perda, otomatis kami tertibkan,” jelas Wiji. Dia menyebut banner yang ditertibkan masih dalam kondisi baik dan dapat diambil kembali oleh pihak POS. Terkait permintaan agar banner tersebut dapat dipasang kembali, Satpol PP Pati akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. “POS datang ke Kantor Satpol PP merasa keberatan atas tindakan tersebut, kami terima. Kami akan segera koordinasikan dengan OPD terkait apakah banner tersebut bisa dipasang kembali atau tidak untuk beberapa hari kedepan,” ujarnya. Wiji mengatakan hasil koordinasi tersebut nantinya akan disampaikan kepada Ketua POS, Suharno. Lebih lanjut, Wiji menjelaskan terdapat sejumlah kawasan yang dilarang untuk pemasangan banner maupun spanduk. Di antaranya kawasan sekitar Alun-alun Pati, Jalan Panglima Sudirman, dan Jalan Pemuda. Selain memperhatikan lokasi, pemasangan banner juga harus mencantumkan identitas pemilik atau nama organisasi maupun kelompok yang memasangnya. Hal itu diperlukan agar pihak yang memasang dapat dihubungi apabila terdapat persoalan. “Ditegaskan semua jenis apapun, baik banner maupun spanduk, tidak diperbolehkan dipasang di sekitar alun-alun. Harus steril,” tegasnya. Dua Nelayan Tayu Tenggelam di Perairan Juwana, Satu Tewas dan Satu Masih Dicari Imbas Keracunan, SPPG Gembong Masih Di Suspend Sidak SPPG Pati, Plt Bupati Soroti IPAL Tak Sesuai Kapasitas: Jangan Sampai Ganggu Warga

FKIJK Kalteng Pacu Peningkatan Literasi Keuangan Masyarakat

Jurnalindo.com – Palangka Raya – Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Provinsi Kalimantan Tengah terus memacu peningkatan literasi keuangan masyarakat.

Ketua FKIJK Kalteng Ahmad Selanorwanda di Palangka Raya, Minggu. Mengatakan “Hal ini kami lakukan agar inklusi keuangan di Kalteng bisa semakin meningkat,”.

Inklusi keuangan merupakan kondisi setiap anggota masyarakat memiliki akses terhadap ragam layanan keuangan formal.

Maka FKIJK terus mendorong agar semakin banyak masyarakat yang memahami tentang industri jasa keuangan (IJK) serta berbagai produk yang tersedia.

Dia mengatakan, FKIJK akan mengoptimalkan sosialisasi tentang IJK kepada seluruh kalangan masyarakat, mulai dari pemuda atau mahasiswa, pelaku usaha mikro kecil dan menengah, serta lainnya.

“Upaya ini juga sekaligus dukungan dalam menyukseskan salah satu program Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang peningkatan literasi keuangan,” jelasnya yang menjabat sebagai Direktur Utama Bank Kalteng tersebut.

Melalui FKIJK, semua IJK yang tergabung di dalamnya akan bersinergi dan bergerak bersama melakukan edukasi tentang keuangan secara lebih luas kepada masyarakat di Kalteng.

“Kami ingin masyarakat semakin memahami tentang IJK maupun produk keuangan yang dimiliki, sehingga dapat mengaksesnya dengan mudah,” terangnya.

Pria yang akrab disapa Wanda ini menegaskan, tujuan akhir yang ingin FKIJK capai yakni mengoptimalkan pemanfaatan IJK oleh masyarakat baik oleh perorangan maupun badan usaha, sehingga pertumbuhan perekonomian daerah semakin baik lagi.

Kepala OJK Kalteng Otto Fitriandy mengatakan, selama ini FKIJK terus bergerak dan bersinergi bersama dalam meningkatkan pembangunan sektor perekonomian.

“Kendati terkendala pandemi COVID-19, selama FKIJK tetap aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan,” tuturnya.

Seperti kegiatan edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, turut menggelar percepatan vaksinasi, serta kegiatan lainnya. Diharapkan hal ini bisa terus dilakukan ke depannya.

OJK juga berharap FKIJK semakin optimal berperan dalam pembangunan sektor perekonomian daerah, terutama dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan.

Sementara itu, diketahui, Wanda baru saja menjabat sebagai Ketua FKIJK Kalteng menggantikan Yayah Diasmono yang masa tugasnya telah berakhir. (Ara/Aniq)