Breaking News

Ketua Satgas Pati Ancam Pecat Kepala Dapur yang Langgar SOP Judul: Imbas Pencopotan Banner Antikorupsi di Alun-alun, POS Datangi Satpol PP Pati Pencopotan banner bertema pemberantasan korupsi di sekitar kawasan Alun-alun Pati menuai keberatan dari kelompok masyarakat yang tergabung dalam Pati Ora Sepele (POS). Mereka mendatangi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pati, Selasa (15/9/2026), untuk meminta penjelasan terkait penertiban banner yang sebelumnya dipasang di sisi timur bagian selatan Alun-alun Pati. Ketua POS, Suharno, mengatakan banner tersebut dipasang sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terkait pemberantasan korupsi. Menurutnya, pesan tersebut penting untuk terus disuarakan dan diketahui masyarakat. “Kami tadi malam telah memasang banner dengan tema pemberantasan korupsi di pojok bagian selatan timur Alun-alun Pati. Itu di luar alun-alun. Namun tadi pagi banner tersebut telah dirampas atau dicopot oleh Satpol PP,” kata Suharno. Menurutnya, pihak POS kemudian mendatangi Satpol PP Pati untuk menanyakan alasan pencopotan tersebut. Dalam audiensi tersebut, kata Suharno, Satpol PP menjelaskan bahwa penertiban dilakukan karena pemasangan banner di kawasan sekitar alun-alun dinilai tidak diperbolehkan berdasarkan aturan daerah. Namun, POS memiliki pandangan berbeda. Suharno menilai lokasi pemasangan banner berada di luar area Alun-alun Pati, tepatnya di depan sebuah rumah kosong. “Kami mempunyai pandangan tempat yang kami pasang banner tersebut di luar alun-alun, tepatnya di depan rumah kosong itu kira-kira,” ujarnya. Suharno juga meminta agar banner yang membawa pesan pemberantasan korupsi tersebut diberi kesempatan untuk tetap terpasang selama lima hari. “Sore ini kami akan pasang lagi. Setelah audiensi barusan kami meminta kepada Satpol PP karena banner ini konteksnya adalah pemberantasan korupsi, kami meminta lima hari kedepan banner tersebut tidak dilepas,” katanya. POS sebelumnya memasang lima banner. Dan rencananya ke depan, pihaknya berencana akan memasang banner serupa di setiap kecamatan di Kabupaten Pati sebagai bagian dari kampanye menyuarakan pemberantasan korupsi. Sementara itu, Kasatpol PP Pati, Tri Wijinarko, membenarkan adanya penertiban banner yang dipasang POS di sekitar kawasan Alun-alun Pati. Wiji menegaskan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan isi banner yang menyerukan pemberantasan korupsi. Menurutnya, substansi tersebut merupakan hal positif. Namun, pemasangan banner tetap harus mengikuti ketentuan mengenai lokasi pemasangan alat peraga atau media informasi. “Sebenarnya apa yang disuarakan oleh POS terkait banner yang isinya menyatakan pemberantasan korupsi itu positif. Namun pemasangan banner itu di area yang dilarang oleh Perda, otomatis kami tertibkan,” jelas Wiji. Dia menyebut banner yang ditertibkan masih dalam kondisi baik dan dapat diambil kembali oleh pihak POS. Terkait permintaan agar banner tersebut dapat dipasang kembali, Satpol PP Pati akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. “POS datang ke Kantor Satpol PP merasa keberatan atas tindakan tersebut, kami terima. Kami akan segera koordinasikan dengan OPD terkait apakah banner tersebut bisa dipasang kembali atau tidak untuk beberapa hari kedepan,” ujarnya. Wiji mengatakan hasil koordinasi tersebut nantinya akan disampaikan kepada Ketua POS, Suharno. Lebih lanjut, Wiji menjelaskan terdapat sejumlah kawasan yang dilarang untuk pemasangan banner maupun spanduk. Di antaranya kawasan sekitar Alun-alun Pati, Jalan Panglima Sudirman, dan Jalan Pemuda. Selain memperhatikan lokasi, pemasangan banner juga harus mencantumkan identitas pemilik atau nama organisasi maupun kelompok yang memasangnya. Hal itu diperlukan agar pihak yang memasang dapat dihubungi apabila terdapat persoalan. “Ditegaskan semua jenis apapun, baik banner maupun spanduk, tidak diperbolehkan dipasang di sekitar alun-alun. Harus steril,” tegasnya. Dua Nelayan Tayu Tenggelam di Perairan Juwana, Satu Tewas dan Satu Masih Dicari Imbas Keracunan, SPPG Gembong Masih Di Suspend Sidak SPPG Pati, Plt Bupati Soroti IPAL Tak Sesuai Kapasitas: Jangan Sampai Ganggu Warga

Beranda Ekonomi Bisnis Harga Perhiasan Emas Kadar 24 Karat Capai Rp5,6 Juta Per Suku di Palembang

Ekonomi Bisnis

Harga Perhiasan Emas Kadar 24 Karat Capai Rp5,6 Juta Per Suku di Palembang

Maret 19, 2022

Jurnalindo.com – Palembang – Harga perhiasan emas kadar 24 karat di Kota Palembang, Sumatera Selatan, sejak pertengahan Maret 2022 ini mencapai Rp5,69 juta per suku atau setara berat 6,7 gram.

Harga perhiasan emas yang diperdagangkan di pusat perdagangan emas pertokoan lantai dasar pasar 16 Ilir Palembang, Sabtu, mengalami peningkatan dibandingkan Juni 2021 yang hanya Rp5,1 juta per suku.

Fajri,Salah seorang pedagang emas, di pertokoan perhiasan emas lantai dasar pasar 16 Ilir Palembang menjelaskan harga emas akhir-akhir ini turun naik (berfluktuatif) dengan kecenderungan naik.

“Harga emas tersebut diprediksi bisa naik lagi tergantung perkembangan ekonomi dan pasar internasional, jika masyarakat memiliki rencana membeli emas untuk koleksi dan investasi sekarang ini momentum yang tepat,” katanya.

Selain harga perhiasan emas 24 karat, harga logam mulia juga cukup tinggi.

Logam mulia sekarang ini dijual dengan harga Rp542.000 ukuran kepingan terkecil 0,5 gram, ukuran kepingan 10 gram dijual Rp933.000 per gram atau senilai Rp9,33 juta, dan untuk ukuran emas/logam mulia kepingan terbesar 1.000 gram senilai Rp924,6 juta atau Rp924.600 per gram.

Pedagang emas lainnya, Linda mengatakan kondisi harga emas yang terus bergerak naik, berpengaruh terhadap aktivitas jual beli barang berharga itu.

Permintaan logam mulia maupun perhiasan emas 24 karat sekarang ini sedikit mengalami penurunan, jika harga terus naik diperkirakan permintaan akan semakin sedikit dan penjualan mengalami kelesuan, ujar pedagang emas itu.(Ara/Aniq)