JurnalIndo.com – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, mengungkapkan data terkait dugaan pelanggaran Pemilu di Kuala Lumpur, Malaysia. Menurutnya, ada 23 ribu surat yang telah tercoblos sebelum sampai ke tangan pemilih.
Bagja menjelaskan bahwa dari total 156.367 Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak suaranya melalui metode pos, sebanyak 82 ribu alamat pengiriman surat suara tidak jelas.
“Kalau kita sampaikan misalnya laporan teman-teman di lapangan. Misalnya pos 156.367 ini DPT-nya. Jadi alamat yang nggak jelas 81.253, itu saja sudah kebayang. Kemudian yang terkirim itu 51.360, yang return dan tercoblos 23.754. Dari situ saja sudah jadi persoalan, oleh sebab itu perlu review ulang terhadap hal ini,” ujar Bagja kepada wartawan pada Selasa (27/2/2024). dilansir dari detik.com
Bawaslu mendapati bahwa proses pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kuala Lumpur juga menemui beberapa kendala. Bagja menyatakan bahwa saat ini sedang dalam proses untuk mereview proses tersebut. Hal ini penting dilakukan untuk memperbaiki sistem pemungutan suara secara menyeluruh di Kuala Lumpur.
Mengenai hal ini, Bawaslu merekomendasikan untuk tidak melanjutkan metode Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan metode pos di Kuala Lumpur. Hal ini diperparah dengan beredarnya video pencoblosan terhadap peserta pemilu tertentu.
“Oleh sebab itu kita telah merekomendasikan untuk kemudian mereview sistem pos untuk Kuala Lumpur, kenapa? Karena dimulai dari pendataan yang bermasalah,” jelasnya.
Bagja menegaskan bahwa proses Pemilu bukan hanya tanggung jawab penyelenggara saja, tetapi melibatkan seluruh elemen masyarakat, stakeholder, dan pemerintah di Kuala Lumpur. Koordinasi juga sedang dilakukan dengan kedutaan untuk mengatasi masalah tersebut.
Jurnal/Mas
