Jurnalindo.com – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, sebuah proyek megaproyek yang menjadi warisan Presiden Joko Widodo (Jokowi), mendapatkan sorotan dari dua calon presiden potensial, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, yang memiliki pandangan berbeda terkait kelanjutan proyek tersebut.
Prabowo Subianto: Konsisten Melanjutkan IKN
Calon presiden yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara. Dalam dokumen Visi Misi Prabowo-Gibran Rakabuming Raka, Prabowo menyertakan pembangunan IKN sebagai salah satu program prioritasnya.
“Melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru secara berkelanjutan,” demikian tertulis dalam dokumen tersebut.
Prabowo-Gibran memiliki visi untuk menciptakan Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan IKN dianggap sebagai langkah strategis untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa. Komandan Tim Fanta Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Arief Rosyid, menegaskan bahwa Prabowo Subianto akan konsisten menjalankan pembangunan IKN jika terpilih pada Pilpres 2024.
“Kalau sudah disetujui sebagai sebuah kebijakan ya kita harus konsekuen sama itu,” ujar Arief.
Anies Baswedan: Ketidaksetujuan dan Potensi Ketimpangan
Sementara itu, calon presiden Anies Baswedan menunjukkan sikap yang berbeda terhadap proyek IKN. Dalam beberapa kesempatan, Anies menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap proyek tersebut. Dalam sebuah dialog terbuka di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Anies menyatakan kekhawatirannya bahwa IKN dapat menciptakan ketimpangan baru.
“Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan baru. Mengapa? Karena itu menghasilkan kota baru yang timpang dengan daerah di sekitarnya,” ujar Anies.
Dalam dokumen visi-misinya bersama pasangannya, Muhaimin Iskandar, tidak ada penjelasan atau komitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN. Analisis terhadap dokumen tersebut menunjukkan bahwa IKN Nusantara tidak termasuk dalam program prioritas pasangan Anies-Cak Amin.
Pernyataan Anies yang kurang mendukung IKN juga telah diakui sejak beberapa waktu yang lalu. Dalam sebuah acara di Jakarta, Anies menyampaikan bahwa kepemimpinan ke depan tidak hanya tentang melanjutkan atau tidak melanjutkan program yang ada, tetapi mencapai tujuan bernegara.
“Jadi ini bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan yang dikerjakan kemarin. Ini soal mencapai tujuan bernegara. Tujuan kita mencapai itu,” tegas Anies.
Selain itu, partai politik pendukung Anies, PKS, juga menolak pemindahan ibu kota negara ke Nusantara di Kalimantan. PKS menyatakan bahwa Jakarta tetap layak sebagai Ibu Kota Negara dan bahwa pembangunan IKN akan dijadikan pusat pertumbuhan ekonomi dengan konsep green economy.
Dengan perbedaan sikap ini, IKN Nusantara menjadi salah satu isu penting yang membedakan visi kedua calon presiden ini dalam bursa Pilpres 2024. Suara rakyat nantinya akan menjadi penentu arah kelanjutan proyek ini di masa depan. (Tempo/Nada)
