Jurnalindo.com, – Kabar tentang sakitnya calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, menjadi sorotan sejumlah pihak. Isu tersebut muncul di tengah-tengah kampanye dan masa kontestasi Pilpres 2024, menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran, terutama mengingat usia yang tidak muda lagi.
Prabowo menepis kabar tersebut saat ditemui usai acara penyerahan sejumlah Alutsista pada Rabu (24/1/2024). Ia langsung membantah dan bertanya sumber kabar tentang kondisi kesehatannya yang dilaporkan sakit. “Sakit apa? Yang ngabarin siapa?” tanya Prabowo, sambil menyebut kabar tersebut sebagai hoaks.
Dalam tindakan yang terbilang unik, Prabowo memeragakan aksi joget gemoy sebagai bentuk penolakan terhadap isu tersebut. Dengan tindakan ini, Prabowo menegaskan bahwa kabar sakitnya hanyalah isu yang tidak berdasar.
Presiden Joko Widodo yang turut hadir dalam acara tersebut ikut memberikan tanggapan terkait isu kesehatan Prabowo. Usai acara, Jokowi dan Prabowo memberikan keterangan pers kepada awak media. Saat ditanya mengenai kondisi kesehatan Prabowo yang dikabarkan sakit, Jokowi menimpali bahwa Prabowo dalam keadaan “sehat walafiat.”
Namun, isu ini menjadi sorotan lainnya ketika Jokowi mengeluarkan pernyataan yang kontroversial. Ia menyatakan bahwa presiden boleh memihak kepada salah satu pasangan calon dalam Pilpres 2024. Menurutnya, presiden, sama seperti masyarakat biasa, memiliki hak politik dan dapat memihak kepada calon yang diinginkan. Namun, ia menekankan bahwa presiden tidak boleh menggunakan fasilitas negara selama masa kampanye.
Pernyataan Jokowi ini menciptakan beragam tanggapan. Dosen Departemen Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi Kusman, memberikan kritik terhadap pernyataan tersebut. Ia menyatakan bahwa walaupun secara umum presiden boleh memberikan dukungan kepada calon tertentu, namun di konteks Pilpres Indonesia, terutama dengan masalah etika politik yang muncul terkait Gibran Rakabuming Raka, adik kandung Jokowi yang menjadi cawapres Prabowo, hal ini dapat menciderai kualitas Pemilu dan melemahkan legitimasi hasil Pilpres 2024. (Nada/Tribun medan)
