Jurnalindo.com, – Diskusi mengenai kemungkinan penunjukan Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI telah menjadi sorotan dalam ranah politik Indonesia.
Namun, tanggapan dari berbagai tokoh politik menunjukkan bahwa wacana ini mungkin tidak tepat pada saat ini. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Ahmad Dasco, menilai bahwa pembahasan mengenai hal ini seharusnya tidak diprioritaskan dalam situasi saat ini.
Dasco menyoroti bahwa momen ini tengah diwarnai oleh sejumlah agenda politik penting, seperti pelaksanaan Pilkada Serentak dan menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
Dalam konteks tersebut, wacana tentang penunjukan kembali Presiden oleh MPR menjadi kurang relevan dan dapat mengalihkan fokus dari agenda yang sedang berlangsung.
Pendapat Dasco diperkuat oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, yang menegaskan bahwa meskipun pemilihan presiden langsung memiliki tantangan tersendiri, solusinya bukan dengan mengembalikan kekuasaan pemilihan kepada MPR. Menurutnya, langkah semacam itu merupakan langkah mundur dalam proses demokratisasi yang telah diupayakan sejak era Reformasi.
Selain itu, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menilai bahwa kembalinya pemilihan presiden ke MPR akan menjadi langkah mundur yang serius dalam memperkuat kualitas demokrasi Indonesia.
Ia menyoroti bahwa pemilihan presiden secara langsung telah menjadi salah satu bukti kemajuan dalam demokrasi Indonesia pasca-Reformasi.
Adanya penolakan dari berbagai pihak terhadap wacana ini menegaskan bahwa pembenahan dalam sistem demokrasi Indonesia perlu dilakukan melalui pendekatan yang sistemik.
Pembenahan partai politik, mekanisme pemilihan, dan pembangunan kultur demokrasi menjadi hal yang krusial untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Tanah Air.
Namun, perlu dicatat bahwa meskipun terdapat penolakan terhadap wacana ini, tetap saja dinamika politik Indonesia terus berkembang. Wacana ini menjadi titik pijak untuk merenungkan kembali esensi dari demokrasi Indonesia dan bagaimana proses pemilihan pemimpin negara seharusnya dilakukan sesuai dengan semangat reformasi yang telah diperjuangkan.
Ketidaksetujuan terhadap wacana ini juga mengingatkan kita akan pentingnya menjaga konsistensi terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan selama ini.
Dinamika politik yang terjadi dapat menjadi ujian bagi keberlanjutan dan kualitas demokrasi Indonesia ke depan. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil dalam merespons wacana ini haruslah sejalan dengan semangat demokrasi yang substansial dan berkualitas. (Wartakotalive/Nada)