Jurnalindo.com, – Dukungan terhadap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto terus mengalir dari berbagai pihak, termasuk dari dua partai politik besar: Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kedua partai memandang langkah ini sebagai strategi positif dalam memperkuat komunikasi publik Istana.
Golkar: Pras Sosok Tepat Karena Dekat dengan Presiden
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menilai Prasetyo Hadi adalah pilihan yang tepat karena kedekatannya dengan Presiden Prabowo dalam kegiatan sehari-hari. Ia meyakini bahwa Pras memiliki pemahaman mendalam terhadap arah kebijakan dan pemikiran Presiden.
“Mensesneg tahu persis kebijakan yang diambil oleh Presiden dan dasar mengapa kebijakan itu diambil. Orang yang mendampingi Presiden pasti lebih bisa membaca alam pikir Presiden dan tahu apa yang layak disampaikan ke publik,” jelas Sarmuji, Jumat (18/4/2025).
PKB: Penunjukan Pras Sebagai Bentuk Evaluasi Strategi Komunikasi
Senada dengan itu, Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, menilai penunjukan Prasetyo Hadi juga menjadi sinyal bahwa Istana merespons dinamika publik terkait gaya komunikasi pemerintah selama ini.
“Pak Hasan Nasbi sudah baik, namun Pak Prasetyo gayanya lebih kalem dan lebih lama mendampingi Pak Prabowo. Ini bentuk evaluasi terhadap komunikasi istana, agar lebih efektif dan sejuk di mata publik,” ungkap Jazilul.
Prasetyo: Semua Diminta Aktif Jadi Juru Bicara, Bukan Jabatan Baru
Menanggapi isu ini, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo memang meminta seluruh jajaran, termasuk dirinya, untuk lebih aktif berkomunikasi kepada publik. Namun, menurutnya, tidak ada pelantikan resmi sebagai Juru Bicara Presiden karena ini merupakan bagian dari tugas kelembagaan yang sudah diemban.
“Kami semua diharapkan menjadi juru bicara. Terutama saya sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif. Tapi tidak perlu dilantik,” ujarnya melalui pesan teks kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).
Ia juga menepis isu bahwa penguatan peran komunikasinya merupakan bentuk ketidakpuasan terhadap Presidential Communication Office (PCO) yang dipimpin Hasan Nasbi.
“Bukan karena ada evaluasi terhadap PCO. Pemerintah hanya ingin memperkuat komunikasi publik kalau ada yang dirasa masih kurang,” tegasnya.
Penguatan Komunikasi Publik: Sinergi, Bukan Pergantian
Dalam konteks ini, Prasetyo menjelaskan bahwa penguatan komunikasi tidak berarti mengambil alih fungsi PCO, melainkan sinergi antarlembaga untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menyeluruh kepada masyarakat, khususnya dalam menghadapi isu-isu strategis nasional.
Dengan langkah ini, pemerintahan Presiden Prabowo dinilai ingin mengedepankan pendekatan komunikasi yang lebih responsif, dekat dengan rakyat, dan mengurangi potensi kesalahpahaman di tengah masyarakat. (Bisnis.com/Nada)
