Jurnalindo.com – Media pemerintah, KCNA, Selasa mengatakan bahwa untuk mendistribusikan obat COVID-19 dan mengerahkan lebih dari 10 ribu tenaga medis untuk menelusuri kontak pasien, Korea Utara telah mengerahkan kekuatan militernya.
Negara terisolasi itu memicu kekhawatiran tentang krisis besar akibat rendahnya vaksinasi dan fasilitas kesehatan yang memadai dan tengah menghadapi gelombang COVID-19 pertama yang dilaporkan pekan lalu.
Jumlah kematian bertambah enam menjadi 56 orang hingga Senin (16/5) malam, kata KCNA. Kantor pencegahan wabah darurat Korut melaporkan tambahan 269.510 orang bergejala demam, sehingga totalnya menjadi 1,48 juta.
Media resmi itu tidak melaporkan berapa banyak warga yang hasil tesnya positif COVID.
Korut belum melakukan vaksinasi massal dan memiliki keterbatasan pengujian. Keadaan tersebut mengkhawatirkan karena mempersulit penilaian tentang seberapa luas dan cepat penyakit itu menyebar dan berapa banyak ada kasus terkonfirmasi dan kematian.
“Angka-angkanya tidak bisa diandalkan, tapi banyaknya orang yang mengalami demam mencemaskan,” kata Lee Jae-gap, profesor penyakit menular di Sekolah Kedokteran Universitas Hallym.
Dia mengatakan seiring waktu, angka kematian akan melonjak tetapi Pyongyang mungkin berusaha menjaga data tetap rendah di mata publik untuk menghindari krisis politik.
“Saya tak berpikir rezim Korea Utara mampu merilis angka kematian yang melonjak, yang akan merusak sentimen publik.”
Menghitung kematian akibat COVID dari luar Korut akan memerlukan perbandingan dengan data kematian berlebih, jauh setelah wabah itu berakhir, kata Eom Joong-sik, profesor penyakit menular di Pusat Kesehatan Gil Universitas Gachon di Korea Selatan.
Tapi tidak ada sensus tahunan di Korut, kata dia menambahkan.
Menyusul perintah dari pemimpin Korut Kim Jong Un, KCNA melaporkan “sebuah pasukan yang hebat” dari korps medis angkatan darat segera dikerahkan untuk memasok obat-obatan di Ibu Kota Pyongyang yang menjadi episentrum wabah.
Misi tim tersebut adalah “meredakan krisis kesehatan publik” di Pyongyang, kata KCNA.
Dalam laporan terpisah, KCNA mengatakan sejumlah anggota senior politbiro di Partai Pekerja yang berkuasa mengunjungi apotek dan kantor pengelolaan obat untuk memeriksa pasokan dan kebutuhan.
Kim sebelumnya mengkritik pendistribusian obat yang tidak efektif.
“Mereka mendesak dikeluarkannya perintah yang lebih tegas untuk menjaga dan menangani pasokan medis, mempertahankan prinsip untuk memprioritaskan kebutuhan dan kenyamanan masyarakat dalam pasokan,” kata KCNA.
Upaya menelusuri kontak pasien juga diintensifkan. Sekitar 11.000 pejabat kesehatan, guru dan mahasiswa kedokteran bergabung dalam “pemeriksaan medis semua penduduk secara intensif” di seluruh negara itu untuk mencari dan mengobati warga yang demam.
Namun, berbagai sektor bisnis tetap menjaga produksi dan konstruksi, meskipun harus menerapkan langkah pencegahan virus, kata KCNA.
Kim telah mengeluarkan perintah tentang aktivitas terbatas yang diizinkan di setiap kota dan desa.
Korsel Menunggu Respons
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah memperingatkan bahwa virus bisa menyebar cepat di Korut, yang selama ini tak melakukan program vaksinasi dan menolak bantuan internasional.
Pengobatan di rumah seperti berkumur dengan air garam juga dianjurkan. Banyak obat yang didistribusikan adalah penghilang rasa sakit dan pereda demam seperti ibuprofen, amoksilin, dan antibiotik lainnya, yang tidak mematikan virus tetapi kerap diresepkan untuk infeksi bakteri sekunder.
Untuk mengirim bantuan obat-obatan, termasuk vaksin, masker dan alat tes, serta kerja sama teknis, tapi mengatakan Korut tidak menanggapi pesannya, Korsel pada Senin menawarkan diri.
Seorang pejabat di Kementerian Unifikasi Korsel, yang menangani urusan lintas batas, mengatakan pada Selasa bahwa belum ada tanggapan dari Korut tetapi pihaknya berencana untuk “menunggu respons tanpa menekan”.
Departemen Luar Negeri AS mengatakan pihaknya mengkhawatirkan dampak wabah itu pada rakyat Korut, dan mendukung bantuan obat-obatan ke negara itu.
“Kami sangat mendukung dan mendorong upaya AS dan organisasi bantuan dan kesehatan internasional untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19… dan untuk memberikan bantuan kemanusiaan dalam bentuk lain kepada kelompok-kelompok rentan di negara itu,” kata seorang juru bicara.
Sumber: Reuters
(ara/iva)
