Jurnalindo.com, – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pati memastikan tidak ada pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baru pada tahun 2026. Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah daerah memilih memprioritaskan perawatan dan pemeliharaan taman serta jalur hijau yang sudah ada agar tetap nyaman dan aman digunakan masyarakat.
Kepala Bidang Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan DLH Kabupaten Pati, Henri Setiawan, mengatakan seluruh anggaran yang tersedia tahun ini difokuskan untuk menjaga kondisi fasilitas RTH yang menjadi kewenangan DLH.
“Dengan melihat kondisi yang ada, pembiayaan minimalis, kami memaksimalkan tenaga yang ada dan sarana prasarana yang tersedia supaya tetap terawat. Kami belum bisa memperbaiki menjadi lebih baik terkait fasilitas taman kota,” ujarnya saat ditemui awak media belum lama ini.
Henri menjelaskan, DLH bertanggung jawab atas sejumlah RTH di Kabupaten Pati, di antaranya Alun-Alun Simpang Lima Pati, Alun-Alun Juwana, Alun-Alun Tayu, Hutan Kota Kalidoro, dan Hutan Kota Plangitan. Selain itu, DLH juga mengelola sekitar 50 titik jalur hijau yang tersebar di kawasan perkotaan.
Menurutnya, perawatan dilakukan secara rutin maupun insidentil dengan mengutamakan aspek keselamatan pengunjung. Kegiatan pemeliharaan meliputi pembersihan area taman, pemangkasan tanaman, perawatan pohon, hingga memastikan saluran air dan pompa berfungsi dengan baik.
“Pemeliharaan insidentil harus kami dahulukan karena menyangkut keselamatan masyarakat yang datang ke taman,” katanya.
Untuk menunjang kegiatan tersebut, DLH mengalokasikan anggaran sekitar Rp700 juta. Dana tersebut digunakan untuk biaya operasional, perbaikan fasilitas yang rusak, pembelian bahan bakar armada perawatan, operasional mesin pemotong rumput, hingga pembayaran tenaga outsourcing.
Setiap hari, lima personel diterjunkan untuk melakukan pemeliharaan di berbagai titik RTH. Sementara untuk taman perbatasan Kabupaten Pati dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Rembang, perawatan dilakukan secara berkala setiap satu hingga dua pekan sekali.
Meski tidak ada pembangunan taman baru, Henri menyebut peningkatan kualitas ruang publik tetap dilakukan oleh organisasi perangkat daerah lain. Salah satunya rehabilitasi Alun-Alun Tayu yang tahun ini dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati dengan nilai anggaran sekitar Rp1,5 miliar.
“Area publik yang ada tetap kami maksimalkan. Sedangkan rehabilitasi Alun-Alun Tayu yang nilainya miliaran rupiah itu menjadi kewenangan DPUTR,” pungkasnya. (Juri/Jurnal)
