jurnalindo.com, Pati – Empat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Peduli (FKMP) telah meminta Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan DPRD Pati untuk menolak permintaan pembelian sepeda motor baru Kepala Desa.
Keempat LSM yang mengajukan usulan penolakan sepeda motor baru untuk kepala desa adalah Pemantau Korupsi dan Pemerintahan, Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat, Markas Komando, dan LBH Joeang Pati.
“Selain akan membuat boros keuangan daerah, juga, karena inventaris sepeda motor yang lama, masih sangat layak dipakai,” kata salah satu pembuat surat usulan penolakan, Fatkurochman SH MH, Selasa (4/10/2022).
Saat ini, Fatkurochman mengingatkan bahwa situasi keuangan negara sedang tidak baik-baik saja.
Ditambahkannya, sebagai anak bangsa, kita juga harus memikirkan hal-hal yang lebih produktif.
“Makanya, rencana pembelian sepeda motor baru untuk kepala desa, harus dibatalkan. Karena tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat” tegasnya.
Ketua Paguyuban Solidaritas Kepala Desa Kabupaten Pati (Pasopati), Pandoyo mengaku pihaknya sudah mengajukan permohonan penggantian sepeda motor untuk Kepala Desa.
“Sepeda motor inventaris yang dipakai kades saat ini, adalah pengadaan tahun 2012 lalu. Sehingga perlu ada penggantian,” ujarnya.
“Mobil dinas Camat, pengadaan tahun 2013 saja, sudah diganti yang baru. Maka wajar, kalau kendaraan operasional kades juga diberikan yang baru,” kata Pandoyo.
“Kami tidak menuntut sepeda motor yang harganya tinggi. Tapi sepeda motor yang memadai untuk menunjang operasional para kades,” ucap Pandoyo. (harianmerapi/Slmn)
