Jurnalindo.com, Pati – Laporan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) oleh Panitia Khusus (Pansus)
meminta perpanjangan waktu, lantaran waktu yang ditentukan sangat pendek sehingga tidak mungkin dapat diselesaikan.
Rapat paripurna ini digelar di Ruang Paripurna di Gedung DPRD kabupaten Pati, dihadiri semua Anggota Dewan, PJ Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Jumat (25/08/2023).
Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin mengatakan bahwa laporan tida Raperda ini tidak ada satupun Pansus yang sudah menyelesaikannya, dengan alasan keterbatasan waktu yang sangat mepet.
Baca Juga: Ini tanggapan Sukarno mengenai statment nya yang mengundang reaksi keras dari berbagai LSM di Pati
“tentang Perkoperasian, pelestarian seni dan kebudayaan tradisional tak benda daerah, Perubahan perda Nomor 5 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD,”jelas Ali di depan awak media di Lokasi.
Sementara itu, dirinya meminta kepada semua Pansus segera menyelesaikan Raperda ini, agar bisa secepatnya menjadi Peraturan Daerah (Perda).
“kita tunggu beberapa hari ini kemudian setelah tanggal 31 kita jadwalkan kembali rapat Musyawarah kita lakukan persetujuan lagi, belum ini baru melaporkan hasil pembahasan,”terangnya.
Lanjut Ali, setelah hasil pembahasan sudah disampaikan dan disetujui, maka kemudian dilakukan penandatangan antara Eksekutif dan Legislatif.
“Kalau laporan hasil pembahasan sudah disampaikan sudah selesai baru kita mintakan persetujuan dan ada penandatanganan antara PJ Bupati dengan DPRD,”sambungnya.
Dikatakan setelah meminta perpanjangan waktu oleh pimpinan, dirinya hanya menunggu laporan selanjutnya dari Pansus. Pada hakikatnya Pasus merupakan pembantu kinerja pimpinan.
Baca Juga: Bentuk Kesiapsiagaan Karhutla, Tiga Pimpinan Daerah Gelar Apel di Mapolresta Pati.
“nanti tunggu selesai pembahasannya. nanti pansus akan memberikan laporan kepada pimpinan. Pada hakikatnya Pasus sebagai pembantu kinerja pimpinan,”pungkasnya.
