jurnalindo.com – Surabaya, 09/10 – Komisi A DPRD Bidang Pemerintahan Surabaya, Jawa Timur, mendorong untuk menilai pelaksanaan dana desa sebelum Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangkel) pada akhir tahun 2022.
“Khususnya relevan dengan unsur pemberdayaan warga seperti program pelatihan yang seharusnya bisa mengentaskan pengangguran,” kata anggota Komite A Republik Demokratik Rakyat Surabaya, Fatkhur Rochman, di Surabaya, Minggu.
Menurutnya, banyak proposal pelatihan dan pengadaan barang terkait pemberdayaan masyarakat yang ditolak karena tidak ada dukungan atas permintaan atau proposal sesuai daftar yang diberikan Pemkot Surabaya. “Oleh karena itu, warga hanya bisa mengajukan sesuai daftar yang ada,” ujarnya.
Baca Juga: Ketua DPRD Surabaya dorong legislator muda berjiwa kerakyatan
Untuk itu, lanjut dia, pihaknya mendorong agar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya memberikan dukungan terkait aplikasi yang bisa menampung usulan pembangunan yang kemungkinan bisa ditindaklanjuti pemkot.
“Jadi harus ada update aplikasi terkait pilihan usulan yang memungkinkan munculnya paket pelatihan sekaligus barang dalam satu paket,” kata dia.
Ia mengatakan, tidak hanya pelatihan tapi juga ada jenis barang sebagai dukungan pelatihan agar bisa menjadi solusi utuh dan bisa mengentaskan pengangguran pascaprogram dilaksanakan.
Baca Juga: DPRD Surabaya soroti pengajuan penyertaan modal RPH senilai Rp2 miliar
Menurut dia, secara regulasi Permendagri 130/2018 yang mengatur dana kelurahan hal itu memungkinkan. Mestinya, lanjut dia, usulan-usulan tidak melulu fisik tapi juga pemberdayaan ekonomi.
“Bisa jadi perlu bimbingan teknis ke RW terkait dana kelurahan sebelum Musbangkel agar persepsinya benar perihal dana kelurahan,” kata dia.
Ia mencontohkan pelatihan pembuatan kue kering yang didukung alat masaknya, pelatihan cuci motor yang didukung alat-alatnya, di antaranya kompressor air, pompa air, spons, lap kanebo, dan lainnya. Begitu juga pelatihan menjahit yang didukung dengan alat jahitnya.
Camat Tambaksari Surabaya, Laksita Rini Sevriani, sebelumnya mengatakan, untuk setiap kelurahan anggarannya beda beda, kurang lebih sekitar Rp2 miliar hingga Rp3 miliar per kelurahan. Sedangkan untuk pekerjaannya itu ada fisik dan nonfisik.
“Kalau nonfisik itu ada kursi lipat, bak sampah, tabulampot, kemudian komputer. Itu semua melalui lelang, sistem lelangnya konsolidasi, kami tidak lelang sendiri,” kata dia.
