JurnalIndo.com – Debat Cawapres keempat menjadi ajang seru antara Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, dan Cawapres nomor urut 3, Mahfud Md, terkait isu pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) bagi pengusaha tambang yang melanggar aturan dan terlibat dalam praktik korupsi.
Gibran Rakabuming Raka menjelaskan bahwa solusi sederhana dari pasangan Prabowo-Gibran untuk menindak pengusaha tambang nakal adalah mencabut IUP. Menurutnya, tindakan ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 dan 4, serta nilai-nilai Pancasila Sila 4 dan 5. Gibran menggarisbawahi pentingnya memanfaatkan sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. dilansir dari detik.com
“Dari pasangan Prabowo-Gibran, simpel saja solusinya. IUP-nya dicabut. Izinnya dicabut. Simpel. Karena sesuai UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 dan 4. Dan juga Pancasila sila 4 dan 5. Kita ingin sumber daya alam ini dimanfaatkan dibesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” ujar Gibran.
Gibran juga menekankan bahwa langkah ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Investasi Nomor 1 Tahun 2022. Dia berharap perusahaan besar dapat bekerja sama dengan pengusaha lokal dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.
Namun, Mahfud Md menyatakan pandangan yang berbeda terkait pencabutan IUP. Menurutnya, mencabut IUP tidak semudah yang diucapkan oleh Gibran. Mahfud membuka data deforestasi yang mencapai 12,5 hektare dalam 10 tahun terakhir, dan menilai bahwa mencabut IUP adalah tindakan yang kompleks.
“Bilang cabut aja IUP-nya ya itu masalahnya. Mencabut IUP itu banyak mafianya. Banyak mafianya,” ungkap Mahfud. Ia juga membagikan pengalaman saat timnya ditolak di lapangan, serta merujuk pada pernyataan KPK yang menyebut bahwa banyak pertambangan ilegal di Indonesia yang dilindungi oleh aparat dan pejabat.
Debat ini menjadi sorotan karena menggambarkan perbedaan pandangan dan kompleksitas dalam menangani isu pencabutan IUP dalam sektor pertambangan, yang merupakan tantangan nyata di Indonesia.
Jurnal/Mas
