JurnalIndo.Com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan perkembangan terkait rencana perubahan skema penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang direncanakan mulai diterapkan pada 2025.
Database Tunggal Sebagai Dasar Penyaluran
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata, menjelaskan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) sedang mengembangkan database tunggal mengenai penduduk Indonesia berdasarkan tingkat kemiskinan. Database ini akan menjadi landasan utama untuk memastikan penyaluran BLT lebih tepat sasaran.
“Saat ini BPS sedang bekerja, terutama untuk membangun database tunggal mengenai penduduk Indonesia yang sesuai dengan tingkat kemiskinannya dan sebagainya,” ujar Isa dalam konferensi pers APBN KiTA, Rabu (11/12/2024). dilansir dari detik.com
Database ini akan mengintegrasikan berbagai sumber data seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), hingga data dari PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).
Isa menambahkan, “Semua data ini sedang dipadukan oleh BPS dan akan menjadi dasar bagi BLT dan subsidi langsung lainnya. Mungkin pada 2025 akan ada penjelasan lebih lengkap.”
Kajian Skema Baru Telah Rampung
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa kajian skema baru penyaluran subsidi BBM telah selesai dan akan mulai diterapkan pada tahun 2025.
“Menyangkut dengan metode subsidi sudah rampung, insyaallah diputuskan dalam waktu dekat lewat ratas (rapat terbatas),” kata Bahlil usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2024 di Jakarta, Rabu (11/12).
Namun, Bahlil belum menjelaskan secara rinci bagaimana skema subsidi baru ini akan diterapkan. Ia menegaskan bahwa pengumuman resmi baru akan dilakukan setelah ratas digelar.
“Setelah diputuskan lewat ratas baru kami umumkan. Yang jelas, kebijakan ini akan mencari jalan terbaik untuk kebaikan kita semua,” imbuhnya.
Tujuan dan Harapan Kebijakan Baru
Perubahan skema ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penyaluran subsidi BBM yang selama ini sering dinikmati oleh golongan masyarakat mampu. Dengan BLT yang berbasis pada data tunggal, diharapkan bantuan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kebijakan subsidi yang lebih berkeadilan dan mendukung program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Pemerintah diharapkan segera memberikan rincian lebih lanjut terkait implementasi kebijakan ini dalam waktu dekat.
Jurnal/Mas
