Jurnalindo.com – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menjelaskan hubungan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah keduanya memperingati Hari Lahir Pancasila di tempat berbeda. Jokowi memperingati Hari Lahir Pancasila di Dumai, Riau, sementara Megawati berada di Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu (1/6/2024).
Hasto memulai dengan mengungkapkan alasan Megawati memilih Ende sebagai lokasi peringatan. “Ibu Megawati Soekarnoputri datang ke Ende karena aspek historis. Dan buat saya pribadi, datang ke Ende ternyata menemukan semangat juang. Suatu tekad yang makin kuat. Bahwa saat itu namanya Bung Karno saja sampai dibuang. Kaum elite bangsawan dan intelektual, karena ditakut-takuti hukum kolonial, nggak berani mendekati Bung Karno, sehingga Bung Karno memilih rakyat biasa yang buta huruf sebagai rekan seperjuangan dan mendidiknya,” ujar Hasto Kristiyanto seusai mengikuti kuliah umum di Fisip UI, Depok, Senin (3/6/2024). dilansir dari detik.com
Menurut Hasto, aspek historis menjadi alasan utama Megawati dan PDIP merayakan Hari Lahir Pancasila di Ende. Daerah tersebut merupakan tempat bersejarah lahirnya Pancasila, di mana Presiden pertama RI, Soekarno, diasingkan pada 1934-1938.
“Jadi kalau saya bayangkan dengan perjuangan Bung Karno di Ende seperti itu, apa yang kami lakukan belum ada artinya. Maka menghadapi kegelapan demokrasi hari ini, kami mendapatkan pupuk intelektual tentang kebenaran yang harus diperjuangkan. Di dalam menghadapi kekuasaan yang wataknya itu perpaduan paradoks antara populism, feodalism, dan Machiavelli Jawa,” jelas Hasto.
Saat ditanya apakah hubungan Jokowi dan Megawati meruncing, Hasto menekankan bahwa hubungan mereka tidak bergantung pada konflik pribadi, melainkan pada kesetiaan pada prinsip kedaulatan rakyat. “Bagi kami, hubungan itu bukan pada persoalan meruncing atau tidak. Hubungan itu setia pada prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Itu marwah PDI Perjuangan. Itu yang harus kami jalankan. Itu yang dijalankan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri,” sebutnya.
Hasto juga menambahkan bahwa pada Rakernas ke-5, PDIP merekomendasikan agar Megawati hanya berkomunikasi dan membangun kerja sama dengan pihak-pihak yang menjalankan agenda Reformasi, setia pada konstitusi, demokrasi untuk rakyat, dan supremasi hukum. “Bukan yang menempuh jalan pintas. Itu sangat clear and directionnya sangat jelas,” tukasnya.
Saat ditanya apakah Jokowi masih dianggap sebagai kader PDIP, Hasto berbicara soal watak dan karakter. “Ya, kader itu kan diukur bukan dari wataknya, dari karakternya. Karakter PDI Perjuangan adalah membangun demokrasi. Ketika seseorang tidak lagi membangun demokrasi, ya itu tidak lagi memiliki suatu kesesuaian antara watak dan karakter. Dan itu jauh lebih fundamental daripada status formal,” ungkapnya.
Jurnal/Mas
