Jurnalindo.com, – Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memberikan tanggapannya mengenai wacana terbentuknya Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Anies menegaskan pentingnya mendengarkan aspirasi warga dalam setiap keputusan politik, terutama dalam pemilihan kepala daerah.
Menurut Anies, pelaksanaan pilkada adalah kesempatan bagi warga untuk menentukan pilihan politik mereka. Oleh karena itu, partai politik harus peka terhadap aspirasi masyarakat dalam menentukan calon yang akan diusung.
“Pokoknya buat saya sih mengalir aja. Toh ini tentang warga Jakarta, aspirasi warga Jakarta,” kata Anies di Jakarta, Ahad (4/8/2024). Anies menambahkan bahwa biasanya aspirasi warga ini diserap oleh pimpinan partai di DKI Jakarta, yang kemudian harus diperhatikan oleh pimpinan pusat partai politik.
Nama Anies Baswedan sendiri telah masuk dalam usulan sejumlah partai untuk diusung menjadi calon gubernur Jakarta. Beberapa partai yang mengusulkan Anies antara lain PKS, PKB, PDIP, dan Partai Nasdem.
Koalisi Indonesia Maju Plus
Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa KIM telah memiliki beberapa alternatif pasangan calon untuk diusung di Pilgub DKI Jakarta. Nama-nama pasangan calon ini sudah ada di tangan para ketua umum partai yang tergabung dalam KIM. Menurut Dasco, bukan hanya partai yang tergabung dalam KIM yang akan mengusung nama-nama tersebut, tetapi juga akan ada dukungan dari partai politik lainnya.
“Nanti pada waktunya pasti akan diputuskan secara bersama-sama satu suara oleh Koalisi Indonesia Maju plus,” kata Dasco di Jakarta Concert Hall, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024).
Sikap PDIP
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, memastikan bahwa tidak akan ada calon tunggal di Pilgub DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sumatra Utara. PDIP terus menjalin komunikasi dengan partai-partai lain untuk membangun koalisi yang kuat di tiga provinsi tersebut.
“PDI Perjuangan terus membangun komunikasi politik dengan partai-partai sehingga nantinya di Jakarta tidak akan ada kotak kosong,” kata Hasto melalui keterangannya, Ahad (4/8/2024).
Hasto menegaskan bahwa PDIP tidak akan membiarkan adanya pihak yang ingin menghadirkan calon tunggal di Pilgub DKI Jakarta. Menurutnya, hal ini tidak sehat bagi demokrasi. “Proses komunikasi terus menerus dilakukan, ketika ada pihak-pihak yang bukan karena dukungan rakyat kemudian oleh kekuasaan mencoba untuk menghadirkan calon tunggal di Jakarta, tentu itu tidak sehat bagi demokrasi,” tegas Hasto.
Dinamika Politik di Sumut dan Jatim
Di Jawa Timur, KIM akan mengusung calon gubernur incumbent, Khofifah Indar Parawansa. Sementara di Sumatra Utara, KIM hampir pasti akan mengusung menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution. Sedangkan di Jakarta, nama politikus Golkar Ridwan Kamil menguat sebagai calon yang akan berkontestasi.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara mengejutkan memutuskan untuk mendukung Bobby Nasution dalam Pilgub Sumut. Penyerahan SK rekomendasi tersebut langsung diberikan oleh Presiden PKS, Ahmad Syaikhu. Sekretaris Badan Pembinaan Wilayah PKS Sumatra Bagian Utara, Irfan Aulia, mengatakan bahwa partainya telah resmi memberikan dukungan kepada Bobby Nasution karena komitmennya untuk membangun Sumut.
Menurut Irfan, sebelum memutuskan untuk mendukung Bobby, PKS telah melakukan komunikasi dengan Edy Rahmayadi, gubernur incumbent. Namun, Edy tidak bisa memenuhi syarat yang diajukan PKS, sehingga dukungan diberikan kepada Bobby.
“Dengan Bobby Nasution, ketika kami bangun komunikasi, dia merespon dan menandatangani sembilan poin komitmen dengan kami,” kata Irfan.
PKS menyebutkan beberapa komitmen yang diminta dari Bobby termasuk pemberantasan korupsi, pemberantasan narkotika, pembangunan berbasis keumatan, dan dukungan untuk kemerdekaan Palestina.
Dengan dinamika politik yang terus berkembang, Pilgub DKI Jakarta dan Pilgub di provinsi lainnya menunjukkan betapa pentingnya peran partai politik dalam mendengarkan dan mewakili aspirasi rakyat. Anies Baswedan menegaskan bahwa suara warga harus menjadi acuan utama dalam setiap keputusan politik, sebuah prinsip yang sejalan dengan tujuan demokrasi. (replublika/Nada)
