Sikap Mengambang PDIP terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran: Strategi atau Kebingungan?

PDI-P mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming tidak diundang ke dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) (Sumber foto;Lombokpost)
PDI-P mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming tidak diundang ke dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) (Sumber foto;Lombokpost)

Jurnalindo.com, – Pendukung setia PDI Perjuangan (PDIP) mungkin merasa sedikit kecewa dengan sikap partai yang belum jelas terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketidakpastian ini terlihat jelas dari hasil Rakernas V PDIP yang digelar pada Minggu (26/5/2024).

Awalnya, publik memprediksi bahwa PDIP akan memilih jalur oposisi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, hingga kini, sikap partai tersebut masih abu-abu. Pengamat politik Universitas Hasanuddin, Radis Hadi, menduga bahwa ada negosiasi yang sedang berlangsung antara PDIP dan Prabowo.

“Dengan abu-abunya sikap Megawati, seperti ada hal yang ditunggu atas apa yang diinginkan PDIP terhadap pemerintahan yang terpilih,” kata Radis . Dalam politik, menurut Radis, isu dan keinginan partai politik sering kali dilempar sepanjang hal itu berkaitan dengan kepentingan partai.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam Rakernas V menyebut bahwa sikap partainya didasarkan pada pemikiran tentang mana yang akan membawa Indonesia menjadi lebih baik, berdaulat, dan berdiri di atas kaki sendiri. “Kalau menit ini saya ngomong, kan harus dihitung secara politik,” ujar Megawati, yang disambut tepuk tangan para kader .

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, memprediksi bahwa PDIP tidak akan mengumumkan sikap politiknya—apakah akan bergabung dengan pemerintah atau menjadi oposisi—di Rakernas V. Menurut Ujang, PDIP memutuskan untuk menunggu momentum yang tepat sebelum mengumumkan sikap politiknya .

“Kalau diumumkan kemarin pas Rakernas, PDIP tidak akan jadi pusat perhatian lagi,” ucap Ujang. Dia menilai, PDIP sedang menjaga eksistensi dan konsistensi usai kalah di Pilpres 2024. Ujang menambahkan bahwa PDIP mungkin akan mengumumkan sikapnya menjelang pelantikan Prabowo dan Gibran pada Oktober 2024, sebagai bagian dari strategi mengulur waktu.

Ujang juga menjelaskan untung-ruginya bagi PDIP jika memutuskan untuk bergabung dengan pemerintah atau menjadi oposisi. Jika bergabung dengan pemerintah, PDIP akan mendapatkan akses kekuasaan, jabatan menteri, dan pejabat lainnya yang terkait dengan PDIP. Namun, jika memilih menjadi oposisi, akses kekuasaan akan tertutup dan partai mungkin akan “bersitegang” dengan pemerintah .

Rakernas V PDIP ditutup dengan beberapa momen emosional, salah satunya adalah saat Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menangis saat membacakan rekomendasi Rakernas. Puan mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024 dan meminta maaf atas perilaku kader partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik .

Dalam penutupannya, Puan menegaskan pentingnya memperbaiki sistem rekrutmen, pelatihan, kaderisasi, dan penugasan partai agar penyimpangan perilaku kader pada Pemilu 2024 tidak terulang kembali.

Sikap mengambang PDIP terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mungkin mencerminkan strategi politik yang hati-hati atau masih berlangsungnya negosiasi di balik layar.

Meski demikian, langkah PDIP untuk menunda pengumuman resmi memberikan ruang bagi berbagai spekulasi dan strategi politik ke depan. Bagi pendukung partai, keputusan ini mungkin membingungkan, namun bagi partai, ini bisa jadi merupakan langkah strategis untuk menjaga posisi dan pengaruh dalam dinamika politik nasional. (Wartakotalive/Nada)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *