Jurnalindo.com, – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akan membacakan putusan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan sembilan hakim konstitusi pada tanggal 7 November 2023. Pemeriksaan dan putusan ini sangat penting karena berpotensi berdampak pada pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2024.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengharapkan agar MKMK dapat memberikan putusan terbaik dalam kasus ini demi menjaga demokrasi yang sehat di Indonesia. Dalam kunjungan kerjanya di Universitas Brawijaya, Kota Malang, Jawa Timur, Menko Polhukam ini menyatakan dukungannya untuk MKMK dan para akademisi yang terlibat dalam proses ini.
Menko Polhukam berharap agar putusan MKMK dapat dibacakan pada pekan depan, paling lambat sebelum Selasa, 6 November 2023. Namun, ia juga menegaskan bahwa terkait dengan apakah putusan tersebut akan berlaku surut atau tidak, ia akan menunggu keputusan MKMK. Menko Polhukam tidak ingin mengeluarkan pendapat sebelumnya di luar sidang dan sebelum pembacaan putusan.
Sebelumnya, Ketua MKMK, Jimly Asshiddiqie, telah menyatakan bahwa putusan MKMK dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi akan berdampak pada pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2024. Putusan tersebut diharapkan dapat mempengaruhi proses penetapan peserta Pilpres yang akan berlangsung pada 13 November 2023.
MKMK telah memeriksa Ketua MK, Anwar Usman, terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik sebagai hakim konstitusi. Hal ini berkaitan dengan putusan dalam perkara Nomor 90/PPU/XXI/2023 tentang batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Dari 21 laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi yang diterima MKMK, sepuluh di antaranya ditujukan kepada Anwar Usman.
Keputusan MKMK yang akan dibacakan pada 7 November 2023 menjadi salah satu poin penting dalam perkembangan politik Indonesia menjelang Pilpres 2024. (Nada/Jpnn)
