jurnalindo.com – Jakarta, 15/10 – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta aparat kepolisian memperhatikan gaya hidup yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial di tengah situasi sulit yang dirasakan hampir seluruh elemen masyarakat.
Menurut Presiden Jokowi, kecemburuan sosial akibat gaya hidup mewah anggota Polri berpotensi menimbulkan ledakan sosial di masyarakat.
“Saya ingatkan yang namanya polres, kapolres, kapolda, pejabat utama, pejabat tinggi, ngerem total masalah gaya hidup. Jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil atau motor gede yang bagus, hati-hati, saya ingatkan hati-hati,” kata Jokowi dalam pengarahan kepada pejabat tinggi Mabes Polri, kapolres, dan kapolda se-Indonesia, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10), sebagaimana disiarkan kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Sabtu.
Presiden menekankan bahwa gaya hidup mewah adalah kebiasaan yang harus ditinggalkan oleh pejabat kepolisian sebagai bagian dari masa lalu.
Baca Juga: Ternyata kelahiran Blora Bambang Tri Mulyono penggugat Ijazah Presiden Jokowi
Pasalnya, mereka tak lagi bisa menyembunyikan gaya hidup mewahnya dengan hadirnya media sosial yang memungkinkan masyarakat leluasa memantau perilaku keseharian petugas kepolisian.
Presiden menyampaikan bahwa dari laporan yang didapatnya, perihal gaya hidup mewah menjadi isu keempat dalam daftar keluhan terbanyak masyarakat terhadap institusi Kepolisian RI (Polri).
“Jadi keluhan masyarakat terhadap Polri 29,7 persen itu sebuah persepsi karena pungli (pungutan liar, Red), tolong diredam, sewenang-wenang tolong diredam anggota-anggotanya. Pendekatan yang represif dijauhi,” kata Jokowi lagi.
“Polri mencari-cari kesalahan nomor tiga, itu 19,2 persen. Dan keempat hidup mewah yang tadi saya sampaikan,” ujar Jokowi menambahkan.
Presiden mengingatkan bahwa polisi adalah aparat penegak hukum yang paling dekat dan paling sering berinteraksi dengan rakyat, sehingga para personel Polri harus selalu diingatkan untuk menjunjung tinggi pelayanan masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat itu menjadi hilang atau kurang (kepercayaan, Red), karena apa pun Polri adalah pengayom masyarakat,” ujar Jokowi lagi.
Baca Juga: Bambang Tri Mulyono di tangkap Bareskrim POLRI karena terjerat UU ITE ujaran kebencian
Presiden Jokowi mengawali arahannya dengan memaparkan bagaimana Polri sempat menjadi aparat penegak hukum dengan tingkat kepercayaan publik tinggi sebesar 80,2 persen pada November tahun lalu, berkat keterlibatan dalam kerja penanganan pandemi COVID-19 serta memfasilitasi vaksinasi COVID-19.
Sayangnya, tingkat kepercayaan publik itu turun drastis menjadi hanya 54 persen per Agustus, dengan peristiwa yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo sebagai titik balik citra Polri di mata masyarakat.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sempat menyampaikan bahwa seluruh personel Polri siap mengerahkan segala daya dan upaya untuk bisa memulihkan kembali kepercayaan masyarakat.
(ara/rido)
