Jurnalindo.com, – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) baru-baru ini mengumumkan penyesuaian jadwal pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pengangkatan CPNS dijadwalkan secara serentak pada 1 Oktober 2025, sedangkan PPPK diagendakan pada 1 Maret 2026. Keputusan ini, yang bertujuan untuk menata penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan kebutuhan pembangunan, memunculkan keluhan dari sejumlah peserta yang sudah lolos seleksi namun harus menunggu lebih lama dari yang diperkirakan.
Keputusan Pemerintah dan Implikasinya
Menteri PANRB, Widyantini Rini, menjelaskan bahwa penundaan pengangkatan ini bukanlah penundaan semata, melainkan upaya agar seluruh CPNS bisa diangkat secara bersamaan. “DPR dan pemerintah sudah sepakat untuk semuanya akan diselesaikan pada Oktober untuk CPNS,” ungkapnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Jakarta, pada 5 Maret 2025.
Sejak seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) digelar pada 2024, total formasi yang dibuka adalah 248.970 untuk CPNS dan 1.017.111 untuk PPPK. Namun, bagi banyak peserta, penundaan ini membawa dampak finansial dan emosional yang cukup berat, terutama bagi mereka yang telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya.
Keluhan Peserta yang Terdampak
Beberapa peserta yang telah menerima pengumuman kelolosan CPNS merasa kesulitan dengan penundaan ini. Mereka terpaksa menyesuaikan hidup mereka dengan kenyataan baru ini, yang tidak sesuai dengan perencanaan awal.
- Menguras Tabungan
Hanna, seorang peserta berusia 22 tahun, mengundurkan diri dari pekerjaan sebagai customer service di sebuah perusahaan swasta setelah menerima kabar kelolosan CPNS pada Maret 2025. Ia awalnya direncanakan akan mulai bekerja sebagai CPNS pada Mei 2025. Namun, setelah pengumuman penundaan pengangkatan, ia terpaksa harus pulang ke kampung halaman di Manado. “Tabungan enggak banyak. Jadi pilihan satu-satunya pulang kampung, sambil menunggu masa pengangkatan,” ungkapnya. Tabungannya hanya cukup untuk perjalanan pulang ke kampung halaman, dan ia kini harus menunggu hingga Oktober 2025 untuk mulai bekerja. - Mencari Pekerjaan Sampingan
Sekar Soca, peserta lain berusia 25 tahun, juga mengalami hal serupa. Ia mengundurkan diri dari pekerjaan di perusahaan milik negara pada Januari 2025 setelah diumumkan lolos seleksi CPNS. Namun, penundaan pengangkatan membuatnya harus mencari pekerjaan sampingan di Yogyakarta untuk bertahan hidup. “Di grup CPNS juga banyak yang mengeluhkan hal serupa. Pada bingung cari kerja,” katanya. Kondisi ini membuat Sekar merasa kesulitan karena ia sudah tidak memiliki penghasilan tetap. - Kehilangan Gelar Magister dan Pekerjaan
Rieka, seorang mahasiswa pascasarjana, memutuskan untuk berhenti kuliah program magister di Sulawesi Tenggara setelah menerima kabar kelolosan CPNS. Ia sudah mengatur waktu agar bisa fokus mempersiapkan pengangkatan CPNS. Namun, dengan penundaan yang diumumkan, Rieka merasa kecewa karena pengorbanannya mengundurkan diri dari kuliah kini terasa sia-sia. “Kalau penundaan pengangkatan diinformasikan terlebih dahulu, saya pasti tetap lanjut kuliah,” ungkapnya. Kini, Rieka harus mencari cara untuk mengisi waktu sambil menunggu pengangkatan yang baru direncanakan pada Oktober 2025. - Telanjur Melepas Pekerjaan Sebelumnya
Amzad, yang sebelumnya bekerja di Jambi, juga merasa kecewa setelah menerima pengumuman penundaan pengangkatan CPNS. Ia telah mengundurkan diri dari pekerjaannya di perusahaan swasta setelah menerima kabar kelolosan CPNS di Pemerintah Daerah Banyuasin. Namun, dengan penundaan ini, ia kini harus menganggur hingga Oktober 2025. “Saya kecewa, karena sudah menyiapkan planning resign pada April,” katanya. Amzad terpaksa harus menunggu dan bergantung pada tabungan yang masih ada hingga pengangkatan CPNS dilaksanakan pada Oktober.
Harapan Peserta dan Tanggapan Pemerintah
Penundaan ini telah membawa dampak signifikan bagi kehidupan peserta seleksi yang sudah merencanakan langkah karier mereka. Mereka berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kebutuhan dan situasi masing-masing individu dalam menyesuaikan jadwal pengangkatan. Beberapa peserta mengusulkan agar instansi yang telah selesai menjalankan seleksi dapat segera mengangkat CPNS tanpa menunggu daerah lain yang belum menyelesaikan prosesnya.
Sementara itu, pemerintah mengklaim bahwa penundaan ini merupakan langkah untuk memastikan penataan ASN yang lebih baik dan mendukung program prioritas pembangunan. Namun, bagi banyak peserta yang telah menunggu lama dan berkorban untuk mendapatkan posisi ini, penundaan ini tetap menjadi tantangan berat yang harus dihadapi. (Tempo/Nada)
