Jurnalindo.com, – Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengungkapkan syarat yang harus dipenuhi bagi para calon menteri yang akan duduk di pemerintahan presiden-wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dalam pernyataannya, Muzani menekankan pentingnya pemahaman dan persetujuan terhadap program-program yang telah dijanjikan selama debat capres-cawapres.
Menurut Muzani, calon menteri harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang program-program Prabowo-Gibran yang telah dikampanyekan dan dibahas dalam debat presiden dan wakil presiden. Mereka juga harus sepenuhnya menyetujui program-program tersebut. Hal ini menjadi suatu keharusan, karena menteri akan bertanggung jawab untuk melaksanakan program kerja yang berasal dari kebijakan presiden, bukan dari kebijakan menteri itu sendiri.
Lebih lanjut, Muzani menjelaskan bahwa kebijakan menteri akan menjadi elaborasi atau penterjemahan dari kebijakan presiden. Ini menegaskan bahwa konsistensi dan keselarasan antara visi dan misi presiden dengan langkah-langkah menteri akan menjadi kunci utama dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
Proses penyusunan dan perumusan kabinet Prabowo-Gibran terus berjalan, bahkan semakin intensif menjelang keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 22 April 2024. Muzani menekankan bahwa calon menteri bisa berasal dari partai koalisi maupun dari berbagai macam profesi dan keahlian, termasuk dari berbagai daerah.
Penetapan Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024 oleh KPU dengan perolehan suara sekitar 58,6% menegaskan bahwa tanggung jawab yang akan diemban oleh calon menteri dalam kabinet ini sangat besar. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang program-program yang akan dijalankan menjadi kunci utama bagi keberhasilan kabinet Prabowo-Gibran dalam memenuhi janji-janji kampanye dan mengemban amanah rakyat.
Dengan demikian, persiapan yang matang dan pemilihan calon menteri yang tepat akan menjadi langkah awal yang krusial bagi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menghadapi tantangan-tantangan yang kompleks dan beragam dalam membangun Indonesia ke depan. (Kompas/Nada)
