Presiden Joko Widodo dengan tegas menyangkal bahwa ia pernah menyodorkan nama Kaesang kepada partai-partai politik untuk diusung dalam Pilkada Jakarta 2024. Dalam pernyataannya, Jokowi menegaskan bahwa urusan pencalonan merupakan wewenang partai politik, bukan prerogatif pribadinya sebagai presiden.
“Saya bukan ketua partai. Saya bukan pemilik partai. Jadi jangan ditanyakan kepada saya,” ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Karawang, Jawa Barat. Ia menambahkan bahwa tidak pernah ada tawaran dari dirinya terkait pencalonan Kaesang kepada individu politisi atau partai manapun.
Kontroversi bermula dari pernyataan Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Al Habsyi, yang menyebutkan bahwa Jokowi telah menyodorkan nama Kaesang kepada beberapa partai untuk dipertimbangkan dalam Pilkada Jakarta. Meskipun Aboe tidak merinci partai mana yang dimaksud, pernyataannya menimbulkan polemik dalam arena politik.
Aboe juga tidak memberikan klarifikasi lebih lanjut terkait sumber informasi yang ia miliki mengenai isu ini, mengatakan bahwa praktik “cawe-cawe” seperti ini sudah biasa terjadi dalam politik.
Kaesang Pangarep sendiri memberikan bantahan atas klaim yang dilontarkan oleh Aboe. Sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang menegaskan bahwa keputusan terkait pencalonan merupakan kewenangannya sebagai ketua partai. Ia meminta agar tidak membawa-bawa nama ayahnya dalam konteks ini, mengingat Jokowi tidak pernah menitipkan namanya kepada partai politik.
“Sebagai ketua umum, saya berwenang penuh menentukan siapa yang akan dicalonkan oleh PSI. Kewenangan itu semua ada di ketua umum kok,” ungkap Kaesang dalam klarifikasinya.
Isu seputar Kaesang dalam Pilkada Jakarta juga menggambarkan dinamika politik di ibu kota, di mana berbagai tokoh dan partai politik bersiap untuk bertarung merebut kursi kepemimpinan. Dengan adanya klarifikasi dari Jokowi dan bantahan dari Kaesang, polemik ini menjadi catatan penting dalam perjalanan menuju Pilkada Jakarta 2024.
Pilkada Jakarta 2024 tidak hanya menjadi ajang politik lokal tetapi juga menarik perhatian nasional. Dengan berbagai tokoh dan isu yang berkembang, termasuk spekulasi terkait nama Kaesang Pangarep, proses ini menggambarkan kompleksitas dinamika politik di Indonesia. Dalam konteks ini, kejelasan dan transparansi dalam setiap tahapan pemilihan menjadi kunci dalam memastikan proses demokrasi yang sehat dan berkeadilan. (Kompas/Nada)
