Jurnalindo.com – Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja Presiden 60 persen dan Wakil Presiden 45,2 persen atau mengalami penurunan. Masduki Baidlowi, Juru Bicara Wakil Presiden mengatakan bahwa turun naiknya kepuasan publik terhadap kinerja Presiden dan Wakil Presiden dipengaruhi persoalan bangsa yang berhubungan satu sama lain atau cyclical.
“Fluktuasi kepuasan publik tersebut dipengaruhi persoalan bangsa secara cyclical,” kata Masduki dalam siaran pers di Jakarta, Rabu.
Masduki memberikan contoh, saat ini selain ada isu yang sengaja dihembuskan pihak tertentu terkait penundaan Pilpres 2024, kepuasan publik menurun sangat mungkin dipengaruhi persoalan minyak goreng, kenaikan harga BBM, dan harga pangan.
Dia menyampaikan bahwa sangat wajar bila memberikan sentimen negatif terhadap pemerintah yang dibuktikan dalam hasil survei terlebih ditengah-tengah problem dan isu yang ada di tengah kehidupan bernegara.
Meski demikian ketika pemerintah memberikan solusi konkret, dia mencermati bahwa masyarakat memberikan apresiasi yang positif. Misalnya pada awal tahun 2022 kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo 71 persen dan Wapres Ma’ruf Amin 57,6 persen atau mencapai rekor tertinggi berdasarkan Survei Indikator Politik,.
Pada saat itu Menurut Masduki, publik merasakan bagaimana pemerintah berhasil mengatasi penyebaran pandemi COVID-19 secara signifikan dan mulai menggeliatnya perekonomian.
“Survei Indikator menunjukkan bahwa Presiden dan Wapres bekerja dalam irama yang sama. Ketika kepuasan publik naik, keduanya bersama, begitupun ketika turun. Sama-sama turun,” ujar Masduki.
Masduki meyakini seiring dengan solusi yang dikeluarkan pemerintah dalam menyelesaikan aneka persoalan yang ada, ke depan kepuasan publik akan kembali meningkat,.
Terkait perbedaan yang cukup jauh antara kepuasan publik terhadap Presiden dan Wapres, Masduki menganggapnya sebagai hal yang wajar.
“Justru tidak wajar bila kepuasan publik terhadap Wapres lebih tinggi dari Presiden,” kata Masduki.
Masduki menjelaskan Wapres tidak memiliki fungsi sebagai pelaku eksekusi melainkan hanya koordinasi.
Dia menekankan bahwa wajar apabila publik menilai kementerian/lembaga yang bekerja melakukan sesuatu, bukan Wapres dikarenakan semua hal-hal yang dibahas dan diputuskan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wapres, dieksekusi kementerian/lembaga.
Masduki mengatakan dengan menurunnya hasil survei, Wapres tidak merasa terintimidasi. Begitu pula tidak akan menepuk dada ketika hasil survei kepuasan publik meningkat.
“Yang pasti dalam sisa waktu 2 tahun masa dinasnya, Wapres fokus menyelesaikan tugas-tugas sesuai mandat yang diembannya, seperti pengembangan ekonomi syariah, penanganan kemiskinan/stunting, pembangunan kesejahteraan papua, menuntaskan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, penguatan UMKM, hingga moderasi beragama,” jelasnya. (ara/iva)
