Jurnalindo.com, – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan pandangannya mengenai peristiwa bencana hidrometeorologi yang baru-baru ini melanda Kabupaten dan Kota Bogor. Menurut Dedi, bencana tersebut tidak lepas dari dampak pembangunan tempat wisata yang dilakukan oleh perusahaan daerah, Jaswita, di kawasan Puncak.
Pernyataan ini disampaikan oleh Dedi berdasarkan informasi yang diterimanya dari Bupati Bogor, yang mengungkapkan bahwa salah satu penyebab terjadinya banjir di wilayah Puncak adalah adanya pembangunan yang dilakukan oleh Jaswita. Dedi menjelaskan, salah satu objek wisata yang dibangun oleh perusahaan daerah tersebut, seperti kubah yang jatuh dan masuk ke sungai, telah menyebabkan penyumbatan yang kemudian berujung pada luapan air yang meluap dan menyebabkan banjir.
“Oh iya, saya ngomong aja terus terang aja di situ kan ada Jaswita, Jaswita itu membangun sarana rekreasi di Puncak berdasarkan keterangan dari Bupati Bogor tadi ada salah satu apa namanya, kubahnya atau apa namanya ya kemudian terjatuh masuk ke sungai,” kata Dedi pada Selasa (4/3/2025).
Dedi memastikan bahwa informasi ini baru sebatas keterangan yang diterimanya dari Bupati Bogor melalui sambungan telepon. Namun, peristiwa ini menjadi perhatian serius dan akan segera ditindaklanjuti dengan inspeksi lapangan yang akan dilakukan bersama Menteri Lingkungan Hidup. Dedi menegaskan bahwa inspeksi dan evaluasi ini akan menghasilkan keputusan-keputusan penting untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.
“Tadi ketika ngomong di telepon dengan saya, nah ini yang harus segera dilihat dan dibenahi, karena hari Kamis saya bersama Menteri Lingkungan Hidup akan menginspeksi kemudian nanti mengambil keputusan-keputusan penting,” jelas Dedi.
Sebagai gubernur, Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk menegakkan aturan secara adil dan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap perusahaan daerah yang dinilai berpotensi merugikan masyarakat. Jika suatu proyek terbukti mengurangi daya resapan air dan menyebabkan bencana, ia tak ragu untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
“Kalau saya sebagai gubernur kalau area itu ternyata mengurangi daya resapan air dan menimbulkan bencana, gak ada masalah kok dievaluasi,” ucap Dedi. “Termasuk swasta-swasta juga harus berani evaluasi mana yang lebih didulukan, keselamatan warga atau hanya sekedar kesenangan hanya beberapa orang, keselamatan warga lebih utama dari apapun,” lanjutnya.
Dedi menambahkan, selain mengevaluasi proyek wisata yang dikelola oleh Jaswita, ia juga berencana untuk mengevaluasi beberapa objek wisata lainnya yang ada di wilayah alam Jawa Barat. Hal ini bertujuan untuk memastikan agar pembangunan wisata di kawasan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat, serta untuk menjaga kelestarian alam.
Dedi juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap PT Perkebunan Nusantara (PTPN), yang menurutnya telah melakukan realokasi tanah dari area perkebunan menjadi bangunan. Menurutnya, jika tren ini terus berlanjut, mungkin akan lebih baik jika PTPN diganti menjadi perusahaan pariwisata.
Terkait kemungkinan pencabutan izin bagi perusahaan pariwisata yang mengelola lahan dari PTPN, Dedi menyerahkan hal tersebut kepada pihak Kementerian Lingkungan Hidup untuk dievaluasi lebih lanjut.
“Sangat bisa (dicabut izinnya), nanti tergantung rekomendasi di Kementerian Lingkungan Hidup ya,” tandasnya.
Dengan langkah-langkah evaluasi yang direncanakan, Dedi berharap agar kebijakan yang diterapkan dapat menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam di Jawa Barat, serta menghindari dampak buruk bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. (Nada/Jpnn)
