Jurnalindo.com – Pembangunan bandara baru di wilayah Nabire senilai Rp850 milliar yang dibiayai Pemerintah Pusat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera (APBN) berpotensi mangkrak (tidak berfungsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire pun menyayangkan hal tersebut, pasalnya pada 2022 ini, tidak ada alokasi dana untuk kelanjutan pembangunannya.
Pembangunan Bandara Nabire baru yang berada di Wanggar tersebut merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dibertujuan meningkatkan konektivitas dan membantu aksesibilitas transportasi logistik di Bumi Cenderawasih, kata Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire Salmon Pigai dalam siaran pers kepada Antara di Jayapura, Kamis.
Menurut Salmon, hingga Senin (18/4) progress pembangunan Bandara baru Nabire yang terbagi dalam dua bagian yakni pertama pembangunan sisi udara dan pembangunan sisi darat di mana pembangunan sisi udara terdiri dari landasan pacu (run way) sepanjang 1600 meter x 30 meter, landasan hubung (taxi way), apron (landasan parkir pesawat), marka dan rambu sisi udara telah terbangun.
“Akibat tidak adanya kejelasan dana dari APBN, bisa menyebabkan pembangunan bandara ini terbengkalai,” katanya.
Pigai di sela-sela kunjungan kerjanya ke Bandara baru Nabire, pekan ini mengatakan “Dari hasil pantauan, untuk sisi udara sudah terbangun runway dan taxi way, hanya apron saja yang belum tuntas dari 600 meter yang direncanakan, sampai sekarang baru 367 meter yang sudah dicor beton sedangkan sisanya 233 meter belum dikerjakan,”.
Dia juga menjelaskan pembangunan sisi darat yang belum rampung meliputi menara pengawas lalu lintas penerbangan atau tower bandara (tower ATC), terminal penumpang, gudang kargo, bangunan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PKP-PK), gedung genset atau main power house, bangunan administrasi atau perkantoran dan hanggar, jalan masuk (access road), tempat parkir kendaraan bermotor
“Tower ATC belum ada, kemudian stasiun bahan bakar avtur pertamina juga belum ada, sedangkan bangunan terminal penumpang, kargo, PKP-PK, perkantoran, gedung genset dan lainnya masih dikerjakan, makanya kalau tahun ini tidak ada dana untuk kelanjutan pembangunannya maka proyek ini berpotensi gagal,” katanya lagi.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong Presiden Jokowi, Menteri Perhubungan dan kementerian terkait untuk menuntaskan pembangunan Bandara Nabire tahun ini dengan mengalokasikan dana melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) tahun 2022.
“Atas nama rakyat Papua, kami harap Presiden Jokowi, menteri perhubungan dan kementerian lainnya untuk tuntaskan pembangunan Bandara baru Nabire tahun ini diharapkan pembangunan bandar ini tuntas pada masa pemerintah Presiden Jokowi, jangan sampai ganti pemerintahan, lalu ganti program dan menyebabkan pembangunan bandara Nabire gagal,” ujarnya lagi.
Sangat disayangkan bila tahun ini tidak ada dana dari APBN untuk membiayai pembangunan Bandara baru Nabire,Pasalnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Nabire sangat terbatas sehingga tidak bisa digunakan untuk membiayai pembangunan bandara tersebut. Padahal targetnya akhir tahun 2022 rampung.
Dengan panjang runway 1600 meter, bisa didarati pesawat jenis ATR dan mendukung pelayanan penerbangan di kabupaten-kabupaten di kawasan pembangunan Meepago, Lapago dan Saireri Papua di antaranya Kabupaten Paniai, Intan Jaya, Dogiyai, Deiyai, Puncak Jaya, Puncak, Kepulauan Yapen, Waropen dan kabupaten-kabupaten lainnya.Hal tersebut menjadikan keberadaan Bandara baru Nabire sangat strategis.
“Bandara baru Nabire diproyeksikan ke depan untuk didarati pesawat Boeing, makanya pemerintah harus menuntaskan pembangunannya di mana jika tuntas tahun ini maka pesawat ATR bisa masuk (mendarat) dan ke depan ditambah lagi panjang run way sehingga pesawat berbadan lebar seperti boeing bisa juga masuk ke Nabire,” tambahnya.(ara/iva)
***
