Jurnalindo.com, – Dinamika pemerintahan Kabupaten Pati kembali menjadi perhatian setelah kasus korupsi yang menjerat Bupati terpilih Sadewo memunculkan berbagai persoalan terkait tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik.
Di tengah situasi tersebut, salah satu organisasi berpengaruh yakni Pati Ora Sepele (P.O.S) mendorong Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra untuk menjadikan kondisi saat ini sebagai momentum memperbaiki pemerintahan agar lebih kondusif, transparan, dan terbebas dari praktik korupsi.
Koordinator P.O.S, Suharno, menilai pemerintahan saat ini memiliki tanggung jawab besar untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Menurutnya, persoalan yang terjadi harus menjadi evaluasi bersama agar kesalahan dalam tata kelola pemerintahan tidak kembali terulang.
“Kami berharap pemerintahan sekarang mampu membuktikan bahwa Pati bisa menjadi lebih baik. Pemerintahan harus dijalankan secara bersih, transparan, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujar Suharno.
Ia menegaskan, upaya membangun pemerintahan yang baik tidak cukup hanya melalui pembangunan fisik. Pemerintah daerah juga harus memastikan keterbukaan pengelolaan anggaran, kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, serta kebijakan yang mampu menjawab persoalan masyarakat.
Menurutnya, Plt Bupati Risma Ardhi Chandra perlu membangun pemerintahan yang kondusif dengan memperkuat transparansi dan akuntabilitas di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah tersebut penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan maupun praktik korupsi.
Menyikapi dinamika tersebut, P.O.S juga berencana memperluas gerakan pengawasan masyarakat dengan mendatangkan jaringan organisasi masyarakat sipil di tingkat nasional.
Salah satu langkah yang disiapkan yakni menggelar kegiatan Rembug Warga pada 7 November 2026 di Dukuhseti, Kabupaten Pati. Mengangkat tema “Membangun Gerakan Warga untuk Melawan Korupsi, Ketimpangan, dan Krisis Sosial Ekologis di Kabupaten Pati”, kegiatan tersebut akan melibatkan berbagai organisasi masyarakat di Kabupaten Pati serta sejumlah jaringan nasional, di antaranya Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII), dan Yappika.
Suharno menjelaskan, forum tersebut diharapkan menjadi ruang konsolidasi berbagai elemen masyarakat untuk membicarakan persoalan-persoalan mendasar di Kabupaten Pati sekaligus merumuskan agenda pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
P.O.S juga ingin memastikan bahwa gerakan masyarakat sipil tetap memiliki ruang untuk mengawasi kebijakan pemerintah, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan program pembangunan, hingga hasil yang dirasakan masyarakat.
“Komitmen kami sejak awal adalah mengawal pemerintahan yang bersih. Kami ingin memastikan pemerintah berjalan secara transparan dan tidak mengulangi praktik-praktik korupsi yang merugikan masyarakat,” tegasnya.
Melalui Rembug Warga, P.O.S berharap lahir gerakan bersama yang mampu mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan sekaligus menjadi pengingat bagi Plt Bupati dan seluruh jajaran Pemkab Pati agar menjalankan amanah secara bertanggung jawab. (Juri/Jurnal)
Tayu, 5 November 2026
Pati Ora Sepele (P.O.S)
