Jurnalindo.com, – Sebanyak 894 personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang digelar pada Senin, 10 Maret 2025, terkait penolakan terhadap penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Aksi ini dipusatkan di beberapa lokasi strategis, termasuk Gedung DPR RI, Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Istana Negara.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menyiapkan 894 personel untuk menjaga kelancaran dan keamanan selama aksi. “894 personel,” kata Susatyo saat dikonfirmasi. Ia menjelaskan bahwa personel kepolisian tersebut akan disebar ke sejumlah titik yang dianggap rawan, dengan fokus utama menjaga unjuk rasa tetap berlangsung secara tertib dan humanis.
Imbauan untuk Aksi Tertib
Dalam kesempatan itu, Susatyo juga mengimbau agar massa aksi menyampaikan aspirasinya dengan cara yang tertib dan damai. Pihak kepolisian berkomitmen untuk memastikan aksi berlangsung tanpa gangguan, dengan tetap menghormati hak setiap individu untuk menyampaikan pendapat. “Rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan, melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan,” tambahnya, mengingat potensi gangguan pada mobilitas warga yang lewat.
Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan CASN dan PPPK, yang semula dijadwalkan pada Maret 2025. Berdasarkan poster yang beredar di media sosial, massa aksi menuntut agar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) segera mencabut surat edaran tentang penyesuaian jadwal pengangkatan CASN/PPPK tahun 2024. Dalam poster tersebut juga tertulis, “Nasib 4 juta CASN/PPPK dipertaruhkan.”
Penundaan Pengangkatan CASN dan PPPK
Penundaan pengangkatan CASN dan PPPK ini menjadi sorotan publik setelah pemerintah mengumumkan perubahan jadwal pengangkatan tersebut. Pengangkatan CPNS 2024 yang awalnya dijadwalkan pada Maret 2025, kini akan dilakukan pada 1 Oktober 2025. Sementara itu, PPPK yang semula direncanakan mulai bertugas pada Februari 2025, kini dijadwalkan untuk memulai tugas pada 1 Maret 2026.
Keputusan penundaan ini merujuk pada kebijakan baru yang disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini. Dalam rapat bersama Komisi II DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rini menyatakan bahwa pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN diperkirakan akan dilakukan pada akhir 2025 atau awal 2026.
Reaksi Masyarakat dan Peserta Aksi
Bagi sebagian peserta seleksi CASN dan PPPK 2024, penundaan ini menjadi beban berat. Mereka merasa nasib mereka tergantung pada keputusan tersebut, karena banyak yang sudah menanti dengan harapan tinggi untuk segera diangkat menjadi pegawai negeri. Aksi yang digelar sebagai protes ini diharapkan dapat menyampaikan aspirasi mereka dengan cara yang damai dan tertib, tanpa menimbulkan kerusuhan yang dapat mengganggu ketertiban umum.
Pemerintah melalui Menpan-RB mengusulkan penyesuaian jadwal pengangkatan ini dengan alasan efisiensi anggaran dan kebutuhan administratif lainnya. Namun, para peserta CASN dan PPPK menilai penundaan ini merugikan mereka, dan mendesak agar kebijakan tersebut segera direvisi. (Kompas.com/Nada)
