Jurnalindo.com, JAKARTA – Ketum PSSI Erick Thohir sangat optimistis akan keberadaan dua Komite Yudisial PSSI, yakni Komite Etik dan Komite Banding dalam menangani setiap permasalahan yang muncul di sepakbola nasional. Figur-figur yang berada di dua komite tersebut, menurut Erick memiliki rekam jejak dan integritas yang sudah teruji sehingga akan mampu bersikap tegas, transparan, serta mengacu pada keakuratan fakta dalam pengambilan keputusan.
“Berulang kali saya menekankan ingin membangun PSSI yang bersih dan tegas dalam pengambilan keputusan. Hal itu tak lain agar sepakbola yang kita cintai ini berubah ke arah yang jauh lebih baik. Apalagi sepakbola menjadi tumpuan hidup bagi banyak sektor, mulai dari pemain hingga ofisial klub, sehingga semua hal terkait dengan peraturan, hukum, atau sanksi harus benar-benar ditegakkan,” ujar Erick Thohir di Jakarta, Jumat (18/8).
Atas dasar itu, Erick menambahkan Komite Etik yang baru dibentuk pada 14 Agustus lalu diharapkan menjunjung prinsip ketegasan dalam penerapan keputusan terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di sepakbola nasional dengan terus berkomitmen dalam menegakkan statuta, kode etik, dan kode disiplin PSSI.
Baca Juga: Tingkah Kocak Erick Thohir dan Basuki Hadimuljono Jadi Sorotan, Erick: Saya Merasa Kaget
“Ini merupakan kepercayaan dan juga amanah agar dalam penerapan keputusan, terutama sanksi selalu bersandar pada statuta PSSI, Kode Etik PSSI, dan Kode Disiplin PSSI,” tambahnya.
Hal senada juga ditekankan Erick Thohir terhadap Komite Banding yang memiliki tanggung jawab untuk mendengarkan banding akan keputusan dari Komite Disiplin dan Komite Etik yang belum dinyatakan final. Erick berharap Komite Banding PSSI mampu mengemban amanah untuk bertindak lebih objektif dan transparan, sekaligus melakukan kajian yang lebih mendalam, terinci, dan keakuratan fakta untuk mengupayakan pertimbangan akan pemeriksaan ulang di setiap kasus yang terjadi di sepakbola nasional.
“Istilahnya, Komite Banding menjadi harapan bagi klub atau pemain. Oleh karena itu, keakuratan fakta menjadi kunci bagi komite ini dalam bekerja. Sudah tentu apapun hasilnya pasti tidak bisa memuaskan semua pihak. Namun integritas harus dijaga, sekaligus menjadi pendengar yang baik dalam setiap usaha banding dari klub atau pemain agar semua pihak bisa menerimanya,” jelas Erick.
Pada periode 2023-2027, komite etik PSSI akan dipimpin oleh Suhardi Alius dan dibantu oleh Abhan sebagai wakil ketua. Komite etik beranggotakan tiga orang, antara lain Bono Daru Adji, Chandra Warsenanto Sukotjo, dan Ibnu Munzir.
Suhardi Alius sendiri merupakan purnawirawan Polri, sedangkan Abhan merupakan pengacara yang pernah menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia pada 2017 hingga 2022.
Sedangkan Bono Daru Adji merupakan pengacara lulusan Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Chandra Warsenanto Sukotjo adalah pensiunan TNI-AD dengan pangkat letnan jenderal terakhir TNI dan mantan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat ke-32.
Menurut Suhardi Alius, pengalamannya menyaksikan perjalanan kontroversial sepak bola Indonesia selama ini, mulai dari kinerja wasit yang bertugas di liga 1 hingga liga 3, aktivitas ofisial, pemain, penyelenggara pertandingan, dan agen pemain. , wajar untuk mempromosikan semangat perubahan dan perbaikan.
Manajemen PSSI saat ini harus tercermin dalam keputusan khusus Komite Etik. “Selain tegas, kami juga akan secara transparan mengkomunikasikan putusan dan hasilnya, termasuk besaran denda atau hukumannya. Bahkan, kami berniat untuk mengkomunikasikannya secara terbuka kepada media, terutama putusan dari kasus-kasus yang telah ditangkap publik. .perhatian, agar masyarakat umum atau penggemar sepak bola memahami permasalahan dan dasar keputusan tersebut
Sementara itu, Komite Banding masa bakti 2023-2027 terdiri dari Ali Mukartono sebagai Ketua dan Umar Husin sebagai wakil. Terdapat tiga tiga anggota komite ini yakni Daniel Wewengkang, Mohammad Syah Indra Aman, dan Sadik Algadri.
Baca Juga: Politisi Partai PPP Achmad Baidowi menilai bahwa Erick Thohir Mampu Perangi Radikalisme
Menurut Ali Mukartono yang sehari-hari menjabat sebagai Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan, dinamika yang terjadi dalam kompetisi liga sepakbola nasional memunculkan tantangan bagi Komite Banding dalam mempertimbangkan setiap kasus. Terlebih Komite Banding menjadi harapan bagi klub dan juga pemain yang menerima konsekuensi hukum atau sanksi atas suatu kasus.
“Dari pengamatan selama ini atas kasus-kasus yang pernah terjadi di sepakbola Indonesia, sebenarnya masih terbuka ruang untuk memberikan pertimbangan atas sebuah keputusan dari Komite Disiplin atau Komite Etik, sepanjang keputusan itu belum final. Sesuai dengan Pasal 38 di Statuta PSSI yang menjadi dasar fungsi dan peran Komite Banding, sudah tentu kami akan berupaya lebih objektif dan terbuka dalam mengupayakan peninjauan agar aspirasi klub atau pemain bisa tersalurkan,” jelas Ali Mukartono.
