Jurnalindo.com, Pati – Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati, Suyono, menyoroti belum meratanya pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan, khususnya jalan persawahan dan jalan penghubung antar wilayah di Kabupaten Pati.
Menurutnya, hingga kini masih banyak jalan antar kecamatan maupun jalan poros desa yang mengalami kerusakan. Kondisi itu dinilai menjadi pekerjaan rumah serius bagi pemerintah daerah di tengah keterbatasan anggaran yang diakui Pemkab Pati.
Suyono mengatakan, pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara merata, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Selain itu, kualitas pembangunan juga harus dipastikan memiliki daya tahan jangka panjang serta tahan terhadap bencana.
“Visi pembangunan itu harus merata dan tepat sasaran. Jalan harus bagus, irigasi lancar, dan pelayanan kepada masyarakat juga baik,” ujarnya setelah selesai kegiatan FGD di Diskominfo Pati, Selasa (19/05/2026).
Ia menegaskan, pembangunan semestinya berangkat dari aspirasi masyarakat. Sebab, kebutuhan utama warga di desa masih berkutat pada akses jalan yang layak dan sistem irigasi yang mendukung aktivitas pertanian.
Selain menyoroti kondisi infrastruktur, Suyono juga memberi perhatian khusus terhadap lemahnya pengawasan proyek pembangunan. Menurutnya, banyak persoalan kualitas proyek muncul karena minimnya pengawasan di lapangan.
“Kita sampaikan terkait kelemahan proyek-proyek itu ada dalam pengawasan. Artinya PU kita minta untuk setiap satu proyek besar itu harus benar-benar diawasi,” katanya.
Ia khawatir proyek yang tidak diawasi secara ketat berpotensi dikerjakan asal-asalan meskipun memiliki anggaran besar. Menurutnya, kualitas bangunan sangat dipengaruhi pengawasan teknis selama proses pengerjaan berlangsung.
“Kalau proyek tidak diawasi, kita khawatir nanti hasilnya asal-asalan. Walaupun anggarannya besar, tapi kualitas bangunannya kurang,” lanjutnya.
Suyono juga menyinggung pentingnya kualitas tenaga pelaksana proyek di lapangan. Ia menilai pengawasan menjadi kunci agar pekerjaan tukang tetap sesuai standar perencanaan awal.
“Bangunan bisa berkualitas apabila benar-benar diawasi di lapangan. Jadi hasil akhirnya sesuai dengan perencanaan dari awal,” tegasnya.
Disisi lain, ia menyebut adanya kebijakan baru terkait sistem pelaksanaan dan pengawasan proyek guna meminimalkan praktik kompetisi yang tidak sehat. Harapannya, kebijakan tersebut dapat mendorong hasil pekerjaan yang lebih baik dan berkualitas. (Juri/Jurnal)
