Jurnalindo.com, Pati – Ribuan nelayan dari wilayah Juwana dan pesisir Pantura menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati, Senin (4/5/2026). Mereka menuntut pemerintah segera mengeluarkan kebijakan penyediaan solar non-subsidi khusus nelayan dengan harga maksimal Rp 13.600 per liter.
Aksi besar-besaran itu dipicu melonjaknya harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai membuat nelayan semakin tercekik. Harga solar yang kini mencapai sekitar Rp 30 ribu per liter disebut membuat sebagian besar kapal tak lagi mampu beroperasi.
Koordinator Lapangan aksi, Mohammad Agung, mengatakan nelayan saat ini berada dalam kondisi sulit karena biaya operasional terus naik, sementara harga hasil tangkapan ikan tidak mengalami peningkatan signifikan.
“Nelayan perikanan tangkap hari ini meminta solar non-subsidi dengan harga dua kali dari solar subsidi, maksimal Rp13.600, agar keberlangsungan melaut tetap terjaga,” ujarnya di tengah aksi.
Menurutnya, dampak mahalnya BBM sudah terasa nyata di lapangan. Dari ratusan kapal yang biasa beroperasi dari Pelabuhan Juwana, hanya sebagian kecil yang masih mampu melaut.
“Dengan harga BBM sekarang, kapal dari Juwana yang berangkat hanya sekitar 15 persen. Sisanya tidak bisa melaut,” katanya.
Agung menyebut sekitar 1.500 hingga 1.600 nelayan terdampak akibat tingginya harga solar. Bahkan, sejumlah kapal yang sudah berada di laut terpaksa kembali ke daratan karena kehabisan bahan bakar.
“Yang sudah di laut, termasuk dari Papua, banyak yang pulang karena BBM habis dan tidak bisa melanjutkan aktivitas,” tambahnya.
Ia menilai kenaikan harga BBM yang dipengaruhi kondisi global tidak sebanding dengan pendapatan nelayan. Dengan biaya operasional yang terus membengkak, sistem bagi hasil dinilai sudah tidak lagi menguntungkan.
“Biaya operasional saja sudah Rp10 ribu sampai Rp15 ribu. Dengan sistem bagi hasil, nelayan tidak akan mendapatkan keuntungan,” jelasnya.
Dalam aksi tersebut, massa juga memberikan ultimatum kepada pemerintah daerah dan pusat untuk segera merespons tuntutan mereka dalam waktu 15 hari. Jika tidak ada langkah konkret, nelayan mengancam akan membawa aksi ke pemerintah pusat di Jakarta.
“Kami menunggu komitmen pemerintah. Jika dalam 15 hari belum ada realisasi, kami akan bergerak ke pemerintah pusat,” tegas Agung.
Sementara itu, Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyatakan siap mendukung dan mengawal aspirasi nelayan hingga ke tingkat nasional. Ia memastikan tuntutan terkait penyesuaian harga BBM akan dibawa ke pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Hari ini nelayan Kabupaten Pati hadir di Pendopo meminta agar pemerintah daerah bersama DPRD mendukung penyesuaian harga BBM untuk kapal nelayan, yakni dua kali lipat dari harga solar subsidi. Ini akan kita masukkan ke agenda nasional dan kita sampaikan ke KKP,” ujarnya.
Chandra mengatakan pihak KKP merespons positif aspirasi tersebut. Pemerintah daerah juga telah menyampaikan berbagai kajian ekonomis sebagai bahan pertimbangan pemerintah pusat.
“Respon KKP bagus, mereka menerima dan sudah kita jelaskan maksud dan tujuan serta dasar perhitungannya,” katanya.
Ia juga menegaskan kesiapannya mendampingi nelayan apabila nantinya harus menyampaikan aspirasi langsung ke Jakarta.
“Kami siap mengawal teman-teman nelayan ke Jakarta agar aspirasinya bisa diterima pemerintah pusat,” tegasnya.
Ribuan nelayan dari wilayah Juwana dan pesisir Pantura menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati, Senin (4/5/2026). Mereka menuntut pemerintah segera mengeluarkan kebijakan penyediaan solar non-subsidi khusus nelayan dengan harga maksimal Rp 13.600 per liter.
Aksi besar-besaran itu dipicu melonjaknya harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai membuat nelayan semakin tercekik. Harga solar yang kini mencapai sekitar Rp 30 ribu per liter disebut membuat sebagian besar kapal tak lagi mampu beroperasi.
Koordinator Lapangan aksi, Mohammad Agung, mengatakan nelayan saat ini berada dalam kondisi sulit karena biaya operasional terus naik, sementara harga hasil tangkapan ikan tidak mengalami peningkatan signifikan.
“Nelayan perikanan tangkap hari ini meminta solar non-subsidi dengan harga dua kali dari solar subsidi, maksimal Rp13.600, agar keberlangsungan melaut tetap terjaga,” ujarnya di tengah aksi.
Menurutnya, dampak mahalnya BBM sudah terasa nyata di lapangan. Dari ratusan kapal yang biasa beroperasi dari Pelabuhan Juwana, hanya sebagian kecil yang masih mampu melaut.
“Dengan harga BBM sekarang, kapal dari Juwana yang berangkat hanya sekitar 15 persen. Sisanya tidak bisa melaut,” katanya.
Agung menyebut sekitar 1.500 hingga 1.600 nelayan terdampak akibat tingginya harga solar. Bahkan, sejumlah kapal yang sudah berada di laut terpaksa kembali ke daratan karena kehabisan bahan bakar.
“Yang sudah di laut, termasuk dari Papua, banyak yang pulang karena BBM habis dan tidak bisa melanjutkan aktivitas,” tambahnya.
Ia menilai kenaikan harga BBM yang dipengaruhi kondisi global tidak sebanding dengan pendapatan nelayan. Dengan biaya operasional yang terus membengkak, sistem bagi hasil dinilai sudah tidak lagi menguntungkan.
“Biaya operasional saja sudah Rp10 ribu sampai Rp15 ribu. Dengan sistem bagi hasil, nelayan tidak akan mendapatkan keuntungan,” jelasnya.
Dalam aksi tersebut, massa juga memberikan ultimatum kepada pemerintah daerah dan pusat untuk segera merespons tuntutan mereka dalam waktu 15 hari. Jika tidak ada langkah konkret, nelayan mengancam akan membawa aksi ke pemerintah pusat di Jakarta.
“Kami menunggu komitmen pemerintah. Jika dalam 15 hari belum ada realisasi, kami akan bergerak ke pemerintah pusat,” tegas Agung.
Sementara itu, Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyatakan siap mendukung dan mengawal aspirasi nelayan hingga ke tingkat nasional. Ia memastikan tuntutan terkait penyesuaian harga BBM akan dibawa ke pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Hari ini nelayan Kabupaten Pati hadir di Pendopo meminta agar pemerintah daerah bersama DPRD mendukung penyesuaian harga BBM untuk kapal nelayan, yakni dua kali lipat dari harga solar subsidi. Ini akan kita masukkan ke agenda nasional dan kita sampaikan ke KKP,” ujarnya.
Chandra mengatakan pihak KKP merespons positif aspirasi tersebut. Pemerintah daerah juga telah menyampaikan berbagai kajian ekonomis sebagai bahan pertimbangan pemerintah pusat.
“Respon KKP bagus, mereka menerima dan sudah kita jelaskan maksud dan tujuan serta dasar perhitungannya,” katanya.
Ia juga menegaskan kesiapannya mendampingi nelayan apabila nantinya harus menyampaikan aspirasi langsung ke Jakarta.
“Kami siap mengawal teman-teman nelayan ke Jakarta agar aspirasinya bisa diterima pemerintah pusat,” tegasnya. (Juri/Jurnal)
