Jurnalindo.com, Pati – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati bergerak menangani banjir rob yang melanda Desa Tunggulsari, Kecamatan Tayu. Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyatakan telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, baik di tingkat daerah maupun pusat, untuk mempercepat penanganan bencana tersebut.
Sebagai langkah darurat, Pemkab Pati melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati telah mengerahkan personel dan bantuan logistik ke lokasi terdampak. Selain itu, BPBD juga diperintahkan membangun tanggul sementara berbahan bambu guna menahan masuknya air laut.
“Penanganan masalah logistik kita upayakan ke sana. Saya perintahkan BPBD membuat tanggul dari bambu. Penanganan urgent dari BPBD membuat tanggul dengan biaya Rp 60 juta dari bambu dan peralatan lainnya, penanganan menunggu kondisi tidak rob,” kata Chandra kepada wartawan, Senin (8/6/2026).
Menurutnya, penanganan permanen membutuhkan anggaran yang cukup besar. Karena itu, Pemkab Pati telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan meminta dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan tanggul yang lebih kuat.
“Kami sudah koordinasi dengan BNPB, kami mengutamakan terkait tanggul. Karena tanggul ini anggarannya banyak sekali, kami diminta bersurat ke Kementerian PU. Kita koordinasikan semua, semoga penanganan cepat,” ujarnya.
Chandra mengatakan, persoalan rob tidak hanya terjadi di Pati. Wilayah pesisir di Kabupaten Rembang juga mengalami kondisi serupa akibat tingginya pasang air laut. Karena itu, koordinasi lintas daerah dan pemerintah pusat dinilai penting agar penanganan dapat dilakukan secara menyeluruh.
“Nanti dari Kementerian PU kami koordinasikan. Ternyata tidak di Pati saja, Rembang juga kondisinya sama. Kelihatannya rob tinggi sehingga penanganan kita antisipasi, semoga bisa teratasi dengan cepat,” tambahnya.
Selain pembangunan tanggul, Pemkab Pati juga melaporkan kerugian yang dialami para petambak akibat tambak mereka terendam air rob. Laporan tersebut telah disampaikan kepada BNPB agar para petambak terdampak dapat memperoleh bantuan.
“Tambak-tambak yang rugi sudah kami laporkan ke BNPB supaya ada bantuan,” ungkap Chandra.
Terkait upaya mitigasi jangka panjang, Chandra menilai penanaman mangrove di kawasan pesisir perlu dilakukan dengan perencanaan yang tepat. Menurutnya, mangrove yang ditanam terlalu dekat dengan bibir pantai berisiko kembali hilang akibat terjangan ombak.
“Mangrove kalau ditanam mepet percuma karena tersapu ombak. Harus mundur 4 sampai 5 meter bisa jadi, kalau mepet area pantai hilang lagi, percuma,” pungkasnya. (Juri/Jurnal)
