Jurnalindo.com, Pati – Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyatakan siap mengawal langsung aspirasi para nelayan ke pemerintah pusat di Jakarta terkait mahalnya harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai semakin membebani sektor perikanan tangkap.
Pernyataan itu disampaikan Risma saat menemui ribuan nelayan yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati, Senin (4/5/2026). Dalam aksi tersebut, nelayan menuntut pemerintah menghadirkan kebijakan solar non-subsidi khusus nelayan dengan harga maksimal Rp 13.600 per liter.
“Hari ini nelayan Kabupaten Pati hadir di Pendopo meminta agar pemerintah daerah bersama DPRD mendukung penyesuaian harga BBM untuk kapal nelayan, yakni dua kali lipat dari harga solar subsidi. Ini akan kita masukkan ke agenda nasional dan kita sampaikan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” ujar Chandra.
Ia menegaskan pemerintah daerah mendukung penuh tuntutan nelayan yang saat ini terpukul akibat harga solar yang mencapai sekitar Rp 30 ribu per liter. Menurutnya, kondisi tersebut berdampak besar terhadap aktivitas melaut dan perekonomian masyarakat pesisir.
Chandra mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan KKP terkait aspirasi tersebut. Sejumlah kajian dan perhitungan ekonomis juga telah disampaikan sebagai bahan pertimbangan pemerintah pusat.
“Respon KKP bagus, mereka menerima dan sudah kita jelaskan maksud dan tujuan serta dasar perhitungannya,” katanya.
Tak hanya itu, Risma juga menegaskan kesiapannya mendampingi para nelayan apabila harus menyampaikan tuntutan secara langsung ke Jakarta.
“Kami siap mengawal teman-teman nelayan ke Jakarta agar aspirasinya bisa diterima pemerintah pusat,” tegasnya.
Koordinator lapangan aksi, Mohammad Agung, menyebut saat ini hanya sekitar 15 persen kapal nelayan dari Juwana yang masih beroperasi.
“Dengan harga BBM sekarang, kapal dari Juwana yang berangkat hanya sekitar 15 persen. Sisanya tidak bisa melaut,” ujarnya.
Ia memperkirakan sekitar 1.500 hingga 1.600 nelayan terdampak akibat lonjakan harga BBM. Bahkan, sejumlah kapal yang sudah berada di laut terpaksa kembali lebih awal karena kehabisan bahan bakar.
Nelayan juga memberikan tenggat waktu 15 hari kepada pemerintah untuk merealisasikan tuntutan tersebut. Jika tidak ada langkah konkret, mereka mengancam akan membawa aksi langsung ke pemerintah pusat. (Juri/Jurnal)
