JurnalIndo.Com – Donald Trump, yang baru saja dilantik sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat (AS) pada Senin (20/1/2025), langsung menandatangani sejumlah perintah eksekutif pada hari pertamanya menjabat. Salah satu kebijakan paling kontroversial adalah pelarangan pergantian gender dan penghapusan program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI).
Pelarangan Pergantian Gender
Trump menandatangani perintah eksekutif bertajuk “Mempertahankan Perempuan dari Ekstremisme Ideologi Gender dan Memulihkan Kebenaran Biologis pada Pemerintah Federal.” Kebijakan ini menegaskan bahwa pemerintahannya hanya mengakui dua jenis kelamin berdasarkan realitas biologis: laki-laki dan perempuan. dilansir dari detik.Com
“Kebijakan Amerika Serikat adalah mengakui dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin ini tidak dapat diubah dan didasarkan pada realitas yang mendasar dan tidak dapat dibantah,” kata Trump.
Dia juga melarang pendanaan pemerintah federal digunakan untuk prosedur medis atau obat yang mendukung pergantian gender, termasuk bagi narapidana. Selain itu, lembaga federal diminta menghapus panduan yang mendukung kebijakan kesetaraan transgender, seperti dokumen dari Departemen Pendidikan dan Gedung Putih.
Penghapusan Program Keberagaman dan Kesetaraan (DEI)
Trump juga mengeluarkan perintah eksekutif untuk mengakhiri program Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) yang dirancang era Joe Biden. Dia menyebut program tersebut sebagai diskriminasi yang tidak bermoral dan pemborosan sumber daya.
“Pemerintahan Biden memaksakan program diskriminasi ilegal dan tidak bermoral ke dalam hampir semua aspek Pemerintah Federal, mulai dari keselamatan penerbangan hingga militer,” ujarnya.
Dia memerintahkan penghentian semua jabatan terkait DEI, termasuk posisi Chief Diversity Officer, program kesetaraan lingkungan, dan rencana aksi terkait kesetaraan. Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) diberi waktu 60 hari untuk melaksanakan perintah tersebut.
Kritik Ideologi Gender
Trump menuduh bahwa ideologi gender yang berkembang selama beberapa tahun terakhir tidak konsisten dan bertentangan dengan realitas biologis.
“Ideologi gender tidak konsisten secara internal. Tidak mungkin ada orang yang lahir dalam tubuh dengan jenis kelamin yang salah,” tegas Trump.
Dia juga berjanji untuk memotong pendanaan bagi promosi ideologi gender di tingkat federal.
Langkah yang Menuai Kontroversi
Langkah Trump ini langsung menuai reaksi beragam. Para pendukungnya memuji kebijakan tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai tradisional dan hak-hak perempuan. Namun, kelompok advokasi LGBTQ+ dan aktivis hak asasi manusia mengecam kebijakan itu, menyebutnya sebagai bentuk diskriminasi yang melanggar hak individu.
Dengan langkah-langkah yang tegas dan kontroversial ini, Trump menunjukkan bahwa masa jabatan keduanya akan diwarnai oleh kebijakan yang berusaha mengembalikan beberapa perubahan sosial yang dilakukan pemerintahan sebelumnya.
Jurnal/Mas
