Jurnalindo.com, Jakarta, 19 April 2025 — Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Pramono Anung, melayangkan teguran keras kepada PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dan operator pelabuhan lainnya atas kemacetan parah yang terjadi di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sejak Kamis (17/4/2025). Kemacetan tersebut disebut sebagai bentuk ketidakprofesionalan dari pihak pengelola pelabuhan.
Pramono mengungkapkan bahwa kondisi tersebut tidak dapat diterima, mengingat Tanjung Priok adalah simpul utama distribusi logistik di Jakarta. Ia menyampaikan kemarahannya secara langsung dan meminta Dinas Perhubungan untuk segera menindak tegas pihak-pihak yang bertanggung jawab.
“Saya juga sudah meminta kepada Dinas Perhubungan untuk memberikan teguran sekeras-kerasnya, sekali lagi teguran sekeras-kerasnya,” ujar Pramono dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Sabtu (19/4/2025).
Dari laporan yang diterima, jumlah truk yang masuk ke pelabuhan mencapai 7.000 unit per hari, jauh melampaui kapasitas maksimal yang hanya sekitar 2.500 truk. Hal ini dinilai sebagai bentuk manajemen yang buruk dan tidak terkoordinasi dengan baik.
“Ini menunjukkan bahwa ketidakprofesionalan pengelola yang sudah di Tanjung Priok,” tegasnya.
Lebih lanjut, Pramono mengatakan bahwa meskipun pihak Pelindo berdalih bahwa lonjakan aktivitas terjadi akibat libur panjang dan momen setelah Lebaran Idulfitri, tetap saja dampak kemacetan tersebut dirasakan luas oleh masyarakat Jakarta.
“Walaupun mereka mengatakan karena ada libur panjang 3 hari berturut-turut, kemudian habis Lebaran Idulfitri mereka mau memanfaatkan itu, tetapi sekali lagi dampaknya kepada orang yang menggunakan transportasi di dalam Jakarta luar biasa,” jelasnya.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban, pihak Pelindo dan operator pelabuhan telah menyampaikan permohonan maaf kepada Gubernur Pramono. Di sisi lain, Pramono juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Jakarta, meskipun pemerintah daerah tidak memiliki peran langsung dalam operasional pelabuhan.
“Untuk itu secara khusus saya ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya. Walaupun sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemerintah Jakarta,” katanya.
Kemacetan di Tanjung Priok ini menjadi pelajaran penting mengenai pentingnya pengelolaan pelabuhan secara profesional dan terintegrasi. Pramono menegaskan akan mengirim surat resmi sebagai bentuk teguran langsung kepada Pelindo, agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. (Tirto.id/Nada)
