jurnalindo.com – Jakarta, 18/10 – Koordinator Cendekiawan Muda Papua Paulinus Ohee berharap ada penjabat Gubernur yang bisa menjalankan Roda Pemerintahan di Provinsi Papua.
“Sangat penting memiliki pejabat pemerintahan untuk menjalankan proses pelayanan publik kepada masyarakat,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan, kasus Gubernur Papua, Lukas Enembi yang sakit dan terlibat kasus dugaan korupsi oleh KPK, secara signifikan mengganggu penyelenggaraan pemerintahan di wilayah tersebut. Selain itu, Lucas Enembi tidak memiliki wakil gubernur, karena wakilnya, Klemen Tinal meninggal pada Mei 2021.
Baca Juga: KPK periksa empat saksi kasus dugaan korupsi Sekretariat DPRD Sulsel
Paulinus menjelaskan, menonaktifkan Lucas Enembi dari jabatan gubernur karena sudah lama sakit akan memberikan tiga keuntungan sekaligus. Lukas bisa lebih fokus mengelola kesehatan, lebih siap menghadapi proses hukum dan menjaga kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan masyarakat tetap optimal.
“Kondisi gubernur dalam keadaan sakit, namun Pemerintahan harus tetap berjalan. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri harus menonaktifkan gubernur untuk pemulihan kesehatan dan menjalankan proses hukum yang sedang dihadapi,” harapnya.
Dia berharap dengan adanya pejabat gubernur baru, maka semua hambatan dalam menjalankan roda pembangunan di Papua dapat teratasi.
Sebelumnya, Sekretaris KNPI Kabupaten Keerom Michael Sineri menyarankan Kementerian Dalam Negeri untuk menunjuk penjabat gubernur di Papua agar pelayanan masyarakat dapat maksimal.
“Kami sarankan Kemendagri untuk segera menonaktifkan gubernur Papua untuk sementara dan menggantikannya dengan pejabat gubernur, agar pelayanan masyarakat tetap berjalan dengan baik,” katanya.
Baca Juga: KPK jadwalkan ulang panggil Hakim Agung Gazalba Saleh
Hal senada disampaikan Organisasi Rakyat Papua Bersatu mendesak dan menuntut Menteri Dalam Negeri untuk segera menonaktifkan gubernur Papua dan mengganti dengan pejabat sementara, agar proses pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan.
Juru bicara Rakyat Papua Bersatu Ali Kabiay menyatakan desakan itu satu dari sepuluh poin pernyataan sikap organisasi terkait kasus dugaan korupsi Lukas Enembe.
“Provinsi Papua pada saat ini tidak memiliki wakil gubernur,” ujarnya.
Mereka juga menegaskan dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas korupsi di Papua.
(ara/rido)
