jurnalindo.com – Jakarta, 16/10 – Sekretaris KNPI Kabupaten Keerom Michael Sineri mengusulkan kepada Kemendagri untuk menunjuk penjabat Gubernur di Papua agar pelayanan publik bisa maksimal.
“Kami merekomendasikan Kementerian Dalam Negeri untuk segera menonaktifkan gubernur Papua untuk sementara dan menggantinya dengan pejabat gubernur agar pelayanan masyarakat tetap berjalan dengan baik,” kata Michael Sineri dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (15/10).
Michael menjelaskan, pelayanan publik di Papua terganggu karena kondisi Lucas Enembi yang tidak bisa berfungsi secara maksimal. Lucas Enembi sakit dan menjadi tersangka kasus korupsi. Selain itu, Provinsi Papua tidak memiliki wakil gubernur yang dapat menjalankan roda pemerintahan.
Baca Juga: Tokoh Muda Papua mengajak masyarakat untuk dukung proses hukum Lukas Enembe
Sekretaris KNPI Kabupaten Keerom juga menyarankan agar Lukas Enembe sebagai pemimpin harus berani menghadapi proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dia menekankan bahwa “tidak perlu ada gerakan oleh individu tertentu untuk menjaga rumah gubernur.”
Ia memandang perlu masyarakat mengawal kasus Lukas Enembe agar pemeriksaan bersama KPK dapat berjalan lancar.
Menurut dia, tidak perlu masyarakat menjadi tameng untuk melindungi kasus yang menjerat Lukas Enembe.
Baca Juga: Firman Wijaya berharap kasus Lukas Enembe, menjaga kondusivitas di tanah Papua
Sebelumnya, Organisasi Rakyat Papua Bersatu mendesak dan menuntut Menteri Dalam Negeri untuk segera menonaktifkan Gubernur Papua, kemudian mengganti dengan pejabat sementara, agar pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan.
Juru Bicara Rakyat Papua Bersatu Ali Kabiay dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, menyatakan desakan itu satu dari 10 poin pernyataan sikap organisasi terkait dengan kasus dugaan korupsi Lukas Enembe.
“Provinsi Papua pada saat ini tidak memiliki wakil gubernur,” ujarnya.
Mereka juga menegaskan dukungan pada KPK untuk memberantas korupsi di Papua.
(ara/rido)
