Jurnalindo.com, – Ratusan massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) kembali menggelar aksi di Kabupaten Pati, Kamis (13/8/2026). Mengusung tajuk reuni 13 Agustus, massa memadati sejumlah ruas jalan di pusat Kota Pati dengan membawa tuntutan terhadap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum (APH).
Massa yang berada di bawah komando Teguh Istiyanto tersebut bergerak menggunakan empat armada truk yang dilengkapi sound horeg. Sepanjang perjalanan menuju Jalan Dr. Wahidin, mereka memutar lagu-lagu bernuansa perlawanan.
Setibanya di kawasan Jalan Dr. Wahidin, massa kemudian menggelar lapak aksi di ruas jalan yang berada di antara Gedung DPRD Kabupaten Pati dan Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pati.
Dalam orasinya, Teguh menyampaikan ikrar perjuangan AMPB di hadapan ratusan massa. Ia menegaskan gerakan tersebut ditujukan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Pati dan Indonesia.
“Di Kabupaten Pati, di antara gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kantor Pendopo Bupati Pati, kami mengikrarkan diri berjuang demi kebaikan Pati dan demi Indonesia,” ungkap Teguh di hadapan massa.
Ia juga meminta para pejabat daerah dan anggota DPRD Kabupaten Pati menjalankan tugas secara serius serta tidak melupakan amanah masyarakat yang mereka wakili.
Menurut Teguh, pemerintah daerah dan DPRD merupakan pelayan masyarakat karena memperoleh mandat dari rakyat.
“Anda semua ini adalah pelayan kami, Anda bekerja atas perintah kami, atas amanah dari rakyat Pati dan Indonesia. Untuk itu, saat ini kami mengikrarkan tidak akan pernah menghormati Anda semua selama Anda tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, AMPB juga menyinggung persoalan pemberantasan korupsi. Teguh menegaskan bahwa kelompoknya bukan musuh negara dan meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap pihak yang diduga melakukan korupsi.
“Kami tegaskan bukan musuh negara. Musuh negara adalah bajingan koruptor, itu musuh negara!” serunya.
Ia bahkan menyampaikan pernyataan keras apabila aparat penegak hukum dinilai tidak mampu menindak para koruptor.
“Kalau APH tidak mengeksekusi, kami warga dan rakyat Indonesia mau untuk menyelesaikan, mengeksekusi para koruptor tersebut tanpa menunggu dari hasil penegakan hukum yang penuh manipulasi dan rekayasa,” tegasnya.
Aksi reuni AMPB 13 Agustus tersebut menjadi penanda bahwa kelompok massa tersebut kembali turun ke jalan dan menyampaikan kritik secara terbuka terhadap penyelenggara pemerintahan maupun penegakan hukum di Kabupaten Pati. (Juri/Jurnal)
