Jurnalindo.com, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati dinilai tidak memberikan rasa keadilan bagi lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD).
Hal itu diungkapkan Arum, salah satu guru muda lulusan PPG Prajabatan, saat berbicara lantang di hadapan jajaran Pemkab Pati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati dalam rapat di Ruang Paripurna, Senin (29/9/2025).
“Seleksi PPPK tahap 1 dan tahap 2 kemarin tidak ada formasi untuk lulusan PGSD (guru kelas). Yang ada justru PJOK, IPA, Geografi, dan lainnya. Itu tidak adil bagi kami yang sudah lulus PPG Prajabatan jurusan PGSD,” tegas Arum.
Menurutnya, sejak ada mapping dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), formasi guru kelas untuk lulusan PPG Prajabatan nihil di Kabupaten Pati. Padahal, kabupaten lain seperti Rembang, Grobogan, Kudus, Jepara, hingga Blora tetap membuka formasi tersebut.
“Di Pati tidak ada formasi untuk lulusan PGSD. Maka kami terpaksa mengikuti seleksi PPPK di luar daerah,” jelasnya.
Arum mengaku khawatir jika kondisi ini terus berlanjut. Mengingat ia sendiri telah lima tahun mengabdi sebagai guru honorer SD di Pati, tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), namun tetap tidak mendapat kesempatan dalam seleksi PPPK formasi guru kelas.
“Banyak teman-teman senasib, sudah lama mengabdi tapi tidak lolos karena memang tidak ada formasi. Sedangkan kami punya hak yang sama sebagai lulusan PPG Prajabatan,”ungkapnya dengan nada tegas.
Pihaknya menegaskan tuntutannya agar Pemkab Pati membuka formasi PPPK untuk lulusan PPG Prajabatan PGSD. Ia menilai kebijakan saat ini tidak berpihak pada tenaga pendidik yang sudah lama mengabdikan diri di sekolah dasar. (Juri/Jurnal)
